Pantau - Pengamat otomotif Martinus Pasaribu menilai percepatan adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak global yang berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Ketergantungan Impor Jadi Risiko Fiskal
Martinus mengungkapkan bahwa kenaikan harga minyak dunia dapat memicu pembengkakan subsidi dan kompensasi energi sehingga mengurangi ruang fiskal pemerintah.
"Setiap kenaikan harga minyak global akan mendorong pembengkakan subsidi dan kompensasi energi. Ini berisiko mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," ujarnya.
Ia menjelaskan sekitar 60 hingga 70 persen kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi dari impor, sementara produksi domestik terus menurun di kisaran 600 ribu barel per hari.
Kondisi tersebut membuat APBN rentan terhadap gejolak harga minyak global, terutama di tengah konflik geopolitik seperti di Selat Hormuz.
Menurutnya, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel dapat meningkatkan beban subsidi energi hingga Rp8–10 triliun.
Kendaraan Listrik Jadi Solusi Jangka Panjang
Martinus menyebut kendaraan listrik mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak sekaligus mengurangi ketergantungan impor energi.
"Diperkirakan, penggunaan 1 juta mobil listrik dapat menghemat sekitar 1,25 juta kiloliter BBM per tahun, sementara 5 juta motor listrik berpotensi menghemat hingga 1,75 juta kiloliter," ungkapnya.
Ia menambahkan total penghematan sekitar 3 juta kiloliter BBM per tahun dapat menghemat devisa hingga Rp30–40 triliun jika harga minyak berada di kisaran 90–100 dolar AS per barel.
Dari sisi biaya operasional, kendaraan listrik dinilai lebih efisien dengan biaya energi sekitar Rp300–500 per kilometer dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin yang mencapai Rp1.000–1.500 per kilometer.
Selain itu, elektrifikasi transportasi juga dinilai memberikan efek ganda seperti penguatan industri baterai dalam negeri, peningkatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja baru.
Martinus menekankan pemerintah perlu mempercepat adopsi kendaraan listrik melalui kebijakan terintegrasi mulai dari insentif fiskal, pembangunan infrastruktur pengisian daya, hingga penguatan ekosistem industri nasional.
"Transisi ke kendaraan listrik bukan hanya langkah menuju energi bersih, tetapi juga strategi konkret untuk penghematan devisa, menjaga ketahanan fiskal, dan memperkuat kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian global,” katanya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
