Pantau - BPH Migas bersama Komisi XII DPR memastikan penyaluran BBM subsidi di Teluk Bintuni, Papua Barat, berjalan tepat sasaran melalui pengecekan langsung di sejumlah SPBU.
Pengawasan Distribusi dan Kualitas BBM
Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menyatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi solar subsidi dan Pertalite sesuai prosedur.
"BPH Migas, Komisi XII DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengecekan langsung penyaluran produk solar subsidi dan Pertalite di sejumlah SPBU untuk memastikan bahwa setiap penjualan BBM yang diberi subsidi ini sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan," ujarnya.
Selain itu, pengujian kualitas dan kuantitas BBM juga dilakukan guna menjamin kesesuaian dengan standar pemerintah.
"Termasuk juga verifikasi prosedur operasional dan mekanisme distribusi yang diterapkan di lapangan oleh pihak pengelola SPBU," kata Bambang.
Pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat terkait dugaan ketidaktepatan distribusi BBM subsidi di wilayah tersebut.
Evaluasi dan Dukungan Sistem Pengendalian
BPH Migas menegaskan akan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi.
Bambang menyatakan, "Sekaligus memberikan sanksi atau punishment jika memang terbukti melakukan pelanggaran. Kami tidak hanya melihat stok kemudian mengecek kualitas BBM, tetapi juga melihat transaksinya secara data."
Sebagai upaya pengendalian, BPH Migas mendorong pemanfaatan aplikasi XStar untuk penerbitan surat rekomendasi bagi konsumen seperti petani dan nelayan.
Anggota Komisi XII DPR Alfons Manibui menyebut pengawasan ini juga mencakup dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi di Papua Barat.
"Faktanya, ini tidak terlalu signifikan untuk kita yang ada di Tanah Papua, sebab kita tidak banyak menggunakan produk-produk jenis tertentu tersebut," ungkapnya.
Sementara itu, pemerintah daerah Teluk Bintuni mengapresiasi langkah pengawasan tersebut dan berharap distribusi BBM semakin lancar tanpa antrean panjang di SPBU.
- Penulis :
- Aditya Yohan
