Pantau - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendorong pemerintah merumuskan kebijakan ketenagakerjaan berbasis produktivitas guna meningkatkan daya saing industri manufaktur di tengah tekanan global.
Dorongan ini disampaikan Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur di Jakarta, Rabu, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan kebutuhan efisiensi industri.
“Perlindungan tenaga kerja adalah hal yang prinsipil. Tetapi dalam konteks industri manufaktur, perlindungan itu harus berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan fleksibilitas industri," ujarnya.
Tantangan Industri dan Kebutuhan Kebijakan Adaptif
HIMKI menilai industri manufaktur menghadapi tekanan dari dinamika geopolitik global serta persoalan domestik seperti produktivitas tenaga kerja yang belum optimal dan meningkatnya biaya produksi.
Abdul Sobur menjelaskan kebijakan ketenagakerjaan tidak bisa disamaratakan untuk semua sektor, karena karakteristik industri manufaktur berbeda dengan sektor jasa.
Ia mencontohkan kebijakan kerja fleksibel seperti work from home tidak sepenuhnya relevan untuk sektor padat karya.
Usulan Strategi dan Penguatan Daya Saing
HIMKI mendorong penerapan kebijakan kerja fleksibel berbasis output dan produktivitas, serta pemberian insentif bagi perusahaan yang berinvestasi pada pelatihan dan teknologi.
Selain itu, pengembangan sistem pengupahan berbasis kinerja dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan motivasi tenaga kerja.
Organisasi ini juga meminta pemerintah memperkuat program peningkatan keterampilan tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan industri.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian menargetkan Indonesia menjadi pusat produksi furnitur global melalui hilirisasi kayu dan peningkatan daya saing industri.
Industri furnitur dinilai strategis karena bersifat padat karya, menciptakan nilai tambah, serta berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
