Pantau - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai anggaran pendidikan di DKI Jakarta perlu ditambah guna mengatasi tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) di ibu kota.
Jhonny di Jakarta, Rabu, mengatakan anggaran program sekolah gratis yang saat ini berjalan dinilai belum cukup untuk menyelesaikan persoalan anak putus sekolah.
"Menurut saya, anggaran untuk sekolah gratis di DKI itu masih sangat kecil, tidak bisa menyelesaikan persoalan anak putus sekolah," ujarnya.
Dorong Penambahan Sekolah Gratis
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu memprioritaskan peningkatan anggaran pendidikan sekaligus menambah jumlah sekolah gratis agar akses pendidikan semakin luas.
Menurutnya, persoalan anak tidak sekolah tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan budaya di masyarakat.
"Betul-betul, Pemprov harus proaktif jemput bola ke masyarakat. Disdik (Dinas Pendidikan) DKI Jakarta juga harus melakukan sosialisasi kepada orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang penting," kata dia.
Data ATS dan Program Pemprov
Sebelumnya, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DKI Jakarta mencatat jumlah anak tidak sekolah di Jakarta Utara mencapai lebih dari 22 ribu anak berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pemprov DKI Jakarta sendiri telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp253,6 miliar untuk program sekolah swasta gratis yang mencakup 103 sekolah di berbagai jenjang.
"Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Program tersebut mencakup jenjang SD hingga SLB dan dilengkapi bantuan lain seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta pemutihan ijazah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
