Pantau.com - Masyarakat China yang memiliki tunggakan pajak dan denda telah diblokir membeli tiket sebanyak 17,5 juta kali sepanjang tahun 2018. Sementara pelaku pelanggaran kredit sosial lainnya dilarang sebanyak 5,5 juta kali membeli tiket kereta api, menurut Pusat Informasi Kredit Publik Nasional.
Dalam sebuah laporan tahunan, organisasi ini mengatakan sebanyak 128 orang telah diblokir untuk meninggalkan China karena memiliki tunggakan pajak.
Sistem ini adalah bagian dari upaya pemerintah China dibawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping dalam memanfaatkan teknologi mulai dari pemrosesan data hingga pengurutan genetik dan pengenalan wajah hingga kontrol yang lebih ketat.
Baca juga: FYI, PLTS Rooftop Rumah Dinas Jonan Hemat Listrik Rp1,4 Juta per Bulan
Diujicobakan sejak 2014
Poin kredit sosial yang dimiliki masyarakat di China akan dikurangi karena melanggar hukum atau di beberapa daerah melakukan pelanggaran sepele seperti membawa anjing berjalan-jalan tanpa menggunakan tali kekang.
Seperti dikutip ABC, para aktivis hak asasi manusia mengatakan sistem itu terlalu kaku dan mungkin secara tidak adil menyebut orang sebagai tidak dapat dipercaya tanpa memberi tahu mereka terlebih dahulu bahwa mereka telah kehilangan status mereka, atau bagaimana status mereka dapat dipulihkan.
Pada bulan Oktober lalu, Wakil Presiden AS Mike Pence mengkritik penerapan kebijakan ini sebagai "sistem Orwellian yang digunakan untuk mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan manusia".
Partai yang berkuasa di China menginginkan sistem nasional ini diberlakukan pada tahun 2020 tetapi belum mengatakan bagaimana sistem ini akan beroperasi.
Baca juga: JK Minta Pengusaha Tak Kabur ke Singapura saat Pilpres 2019, Kenapa?
Hukuman yang mungkin termasuk pembatasan perjalanan, pembatasan bisnis dan akses ke pendidikan. Slogan yang diulang-ulang di media pemerintah China mengklaim: "Setelah anda kehilangan kepercayaan, anda akan menghadapi pembatasan di mana-mana". Perangkat lunak pengawasan SenseTime mengidentifikasi pola pergerakan pelanggan.
Partai Komunis mengatakan sanksi hukum bagi pelanggar kredit sosial dan sistem reward akan meningkatkan ketertiban dalam masyarakat yang cepat berubah setelah tiga dekade reformasi ekonomi yang telah mengguncang struktur sosial.
Tidak ada perincian tentang berapa banyak orang yang hidup di bawah pengawasan kredit sosial, Perusahaan yang masuk dalam daftar hitam kredit sosial ini juga berpeluang kehilangan kontrak pemerintah atau akses ke pinjaman bank atau dilarang menerbitkan obligasi atau mengimpor barang.
Tindakan yang dikenakan sanksi hukum kredit sosial ini pada tahun lalu mencakup tindakan menyiarkan iklan palsu atau melanggar aturan keamanan obat, kata pusat informasi pemerintah.
Baca juga: JK Minta Pengusaha Tak Kabur ke Singapura saat Pilpres 2019, Kenapa?
Frekuensi individu yang dicegah mengambil pekerjaan di tingkat manajemen senior dan bertindak sebagai perwakilan hukum perusahaan sebanyak 290.000 kali.
"Sejak diluncurkannya hukuman kredit sosial ini telah menyebabkan 3,5 juta orang telah di hukum mereka," kata pusat informasi itu.
Dikatakan bahwa termasuk 37 orang yang membayar total 150 juta yuan ($ 31,3 juta) denda yang terlambat atau penyitaan. Laporan itu tidak memberikan perincian tentang berapa banyak orang yang tinggal di daerah dengan sistem kredit sosial.
Kredit sosial adalah salah satu aspek upaya Partai Komunis China untuk mengambil keuntungan dari peningkatan daya komputasi, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya untuk melacak dan mengendalikan masyarakat China.
Kementerian kepolisian China meluncurkan inisiatif yang dijuluki Golden Shield pada tahun 2000 untuk membangun jaringan digital nasional untuk melacak individu.
- Penulis :
- Nani Suherni
