Pantau.com - Pemerintah menggelar rapat koordinasi terkait Pariwisata. Rapat tersebut dihadiri oleh pemerintah pusat yakni Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Pemerintah Daerah, serta Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan rapat kedua setelah rapat sebelumnya yang digelar di Yogyakarta, Agustus 2018 lalu. Rakor ini menghasilkan beberapa poin penting terkait pariwisata.
"Satu, mempercepat penyelesaian beberapa proyek infrastruktur pendukung; penyelesaian Yogyakarta internasional airport, runaway 3 Bandara Soetta, new modern airport I Gusti, dan pengembangan jalan, semoga bisa menambah akses dan jumlah kunjungan," ujarnya dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Thamrin, Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).
Baca juga: Ma'ruf Amin Sebut TKA di RI di Bawah 0,01 Persen, Ini Faktanya!
Perry menambahkan, hasil rakor tersebut berupaya juga mendorong peningkatan atraksi wisata ke arah pariwisata yang lebih berkualitas.
"Mendorong pengembangan atraksi wisata, diarahkan pada quality tourism, di Komodo, Timur, Toba, jumlah wisatanya tidak terlalu banyak tapi length of stay atau spending lebih banyak," ungkapnya.
Lebih lanjut biaya dia, pariwisata didorong memiliki kualitas dengan memastikan kualitas tempat wisata yang terjamin mula dari kebersihan hingga kemudahan bertransaksi.
Baca juga: Jusuf Kalla: Masih Ada 12 Hari, Kalau Tak Lapor Pajak Didenda
"Meningkat kualitas di destinasi wisata, lahan pendukung di Toba, Borobudur, Indonesia bersih di berbagai tempat wisata, kelancaran sistem pembayaran baik melalui tunai, valuta asing, dan elektronifikasi," ungkapnya.
Kemudian juga meningkatkan upaya pemasaran dengan memberikan promo-promo perjalanan. Hal ini sebagai upaya agar turis dapat lebih lama tinggal di Indonesia.
"Meningkatkan promosi untuk meningkatkan length stay, hot deals, dan promosi," katanya.
Pihaknya juga mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menerbitkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KLBU) hingga kredit untuk pengembangan pariwisata. Juga memberikan standar manajemen krisis pariwisata.
"Mendorong investasi dan pembiayaan, meningkatkan kualitas SDM, penerbitan buku lapangan usaha atau kembali pariwisata, KUR untuk pariwisata, vokasi pariwisata," pungkasnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
