Pantau.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, membeberkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan pernah memiliki reputasi yang buruk. Pasalnya, di kantor tersebut banyak calo-calo yang mencairkan anggaran.
"Saat saya menjadi Menteri Keuangan pada 2005, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai reputasi yang tidak baik. Banyak sekali orang antre, membawa map dan kemudian muncullah calo-calo untuk mencairkan anggaran," ujar Sri Mulyani dalam sebuah webinar secara virtual, Senin (26/10/2020).
Baca juga: Pejabat Kemenkeu buat Buku, Cara Reformasi Keuangan Ala Sri Mulyani
Mantan Direktur Bank Dunia itu menceritakan, dahulu apabila ingin mencairkan anggaran yang dibutuhkan kementerian atau lembaga hanya perlu membawa map. Dalam map itu isinya bukan dokumen tapi uang sogokan. "Jadi untuk cairkan anggaran hanya perlu bawa map, yang isinya uang sogokan," bebernya.
Untuk mengatasi hal itu, kementerian keuangan melakukan reformasi total di direktorat tersebut. Caranya dengan membuat tahapan sistem pencairan, dimulai dari front office, middle office hingga back office.
"Hal itu dilakukan untuk melakukan pelayanan yang transparan. Itu cara pertama mulai bersihkan calo-calo anggaran, sehingga kantor-kantornya menjadi relatif baik. Dilakukan otomatisasi dalam pelayanan sehingga masyarakat makin tahu," papar Menkeu.
Baca juga: Menkeu: UU Cipta Kerja Perkuat Pondasi Ekonomi Indonesia
Dari situ, Kemenkeu menerapkan modul penerimaan negara. Dimana sisi arus uang masuk, baik dari pajak hingga penerimaan bukan pajak masuk ke kas negara melalui perbankan.
"Dengan melalui perbankan, tidak ada lagi interaksi dengan teman teman di kementerian keuangan," pungkasnya.
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
