Pantau - Rencana Israel mengganti nama Tepi Barat menjadi Yudea dan Samaria memicu kecaman dari Palestina. Kementerian Luar Negeri Palestina menilai langkah ini sebagai eskalasi berbahaya yang mengarah pada aneksasi penuh wilayah tersebut.
Komite Kabinet parlemen Israel telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) pada Minggu (9/2), yang mengusulkan penggunaan nama Yudea dan Samaria dalam teks hukum Israel. Anggota parlemen sayap kanan Israel, Simcha Rothman, menyatakan bahwa perubahan ini bertujuan untuk mengakui hak historis orang Yahudi atas tanah tersebut.
"Kita harus menghindari penggunaan bahasa yang melayani musuh dan mendukung narasi yang salah. Oleh sebab itu, signifikansi perubahan ini sangat besar," kata Rothman, seperti dikutip dari media Israel, Matzav.
Baca Juga:
Palestina Kecam Israel soal RUU Aneksasi Tepi Barat
Langkah ini juga mendapat dukungan dari anggota Kongres Amerika Serikat Claudia Tenney dan Senator Tom Cotton, yang meminta pemerintah AS untuk mengadopsi istilah Yudea dan Samaria dalam dokumen resmi.
Namun, Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keras tindakan tersebut. "Ini menjadi awal dari penyelesaian aneksasi Tepi Barat dan penerapan hukum Israel di wilayah itu melalui kekuatan pendudukan," demikian pernyataan resmi Palestina yang dikutip dari Al Jazeera.
Tepi Barat, yang diduduki Israel sejak Perang 1967, merupakan bagian dari wilayah Palestina berdasarkan ketentuan solusi dua negara, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Israel terus memperluas permukiman di wilayah tersebut, meskipun mendapat kecaman dari komunitas internasional.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
