Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pelaksanaan haji pada tahun 2023 masih memiliki sejumlah catatan untuk dievaluasi. Hal itu khususnya untuk fasilitas kenyamanan jemaah yang masih belum bisa dilengkapi atau dilakukan secara baik.
“Saya banyak mendapatkan masukan bahwa, banyak sekali jemaah yang fasilitas atau kenyamanannya itu belum bisa dilengkapi atau dilakukan secara baik sesuai dengan harapan kita semua,'' kata Puan dalam keterangan tertulisnya, dikutip, Senin (3/7/2023).
"Seperti Indonesia mendapatkan 8000 kuota tambahan jemaah dengan waktu sangat mepet dengan pelaksanaan. Tapi kondisi di lapangan ternyata banyak sekali masalah yang kemudian memang harus kita perbaiki dan kita evaluasi untuk tahun depan,” sambungnya.
Lanjutnya, Puan menambahkan adanya penambahan kuota haji yang diberikan dalam waktu yang sangat sempit itu, ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan fasilitas dan pelayanan.
Menurut Puan, kekurangan bukan hanya dari Pemerintah Indonesia, tapi juga Pemerintah Saudi terkait dengan pelayanan jemaah haji Indonesia.
“Jadi, ini mungkin ke depan, terkait pelayanan dan fasilitas serta kuota tambahan jemaah haji sama-sama kita evaluasi bersama, bagaimana kemudian Insyaallah pada tahun depan ketidaknyamanan dari para jemaah haji Indonesia tidak akan terulang lagi,” tambahnya.
Diketahui, Timwas Haji DPR telah menemukan sejumlah catatan terkait pelaksaan Haji tahun 2023 ini. Hal pertama yang dikritisi adalah mashariq atau penyedia layanan haji dari Arab Saudi.
Timwas Haji DPR menilai layanan mashariq itu tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi.
Kemudian Timwas menyoroti distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat di Mina yang sering terlambat. Selain itu, fasilitas kamar mandi di tenda Mina dan Arafah yang masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah.
Sehingga antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet. Hal lain adalah akomodasi atau transportasi jemaah haji yang terlambat mengantar Jemaah di Muzdalifah yang menyebabkan terjadinya insiden di sana.
“Saya banyak mendapatkan masukan bahwa, banyak sekali jemaah yang fasilitas atau kenyamanannya itu belum bisa dilengkapi atau dilakukan secara baik sesuai dengan harapan kita semua,'' kata Puan dalam keterangan tertulisnya, dikutip, Senin (3/7/2023).
"Seperti Indonesia mendapatkan 8000 kuota tambahan jemaah dengan waktu sangat mepet dengan pelaksanaan. Tapi kondisi di lapangan ternyata banyak sekali masalah yang kemudian memang harus kita perbaiki dan kita evaluasi untuk tahun depan,” sambungnya.
Lanjutnya, Puan menambahkan adanya penambahan kuota haji yang diberikan dalam waktu yang sangat sempit itu, ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan fasilitas dan pelayanan.
Menurut Puan, kekurangan bukan hanya dari Pemerintah Indonesia, tapi juga Pemerintah Saudi terkait dengan pelayanan jemaah haji Indonesia.
“Jadi, ini mungkin ke depan, terkait pelayanan dan fasilitas serta kuota tambahan jemaah haji sama-sama kita evaluasi bersama, bagaimana kemudian Insyaallah pada tahun depan ketidaknyamanan dari para jemaah haji Indonesia tidak akan terulang lagi,” tambahnya.
Diketahui, Timwas Haji DPR telah menemukan sejumlah catatan terkait pelaksaan Haji tahun 2023 ini. Hal pertama yang dikritisi adalah mashariq atau penyedia layanan haji dari Arab Saudi.
Timwas Haji DPR menilai layanan mashariq itu tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi.
Kemudian Timwas menyoroti distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat di Mina yang sering terlambat. Selain itu, fasilitas kamar mandi di tenda Mina dan Arafah yang masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah.
Sehingga antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet. Hal lain adalah akomodasi atau transportasi jemaah haji yang terlambat mengantar Jemaah di Muzdalifah yang menyebabkan terjadinya insiden di sana.
- Penulis :
- Sofian Faiq
