Pantau Flash
HOME  ⁄  Geopolitik

Inggris dan Kanada Jadi Negara G7 Pertama yang Akui Palestina, Tekanan Terhadap Israel Meningkat

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Inggris dan Kanada Jadi Negara G7 Pertama yang Akui Palestina, Tekanan Terhadap Israel Meningkat
Foto: Bendera Kelompok G7, terdiri dari Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia dan Jepang (sumber: Anadolu)

Pantau - Inggris dan Kanada resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat pada Minggu (22/9), menjadikan keduanya sebagai negara pertama dari Kelompok Tujuh (G7) yang mengambil langkah tersebut.

Langkah Pengakuan dan Respons Internasional

Pengakuan ini dilakukan di tengah meningkatnya serangan Israel di Kota Gaza yang telah berlangsung hampir dua tahun sejak operasi militer terhadap Hamas dimulai.

Setelah Inggris dan Kanada, Australia serta Portugal juga mengumumkan keputusan serupa, sementara Prancis diperkirakan akan segera mengikuti langkah tersebut karena situasi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam video yang diunggah di platform X menyampaikan, "Harapan terhadap solusi dua negara semakin memudar, tetapi kita tidak boleh membiarkan cahaya itu padam," ungkapnya.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa pengakuan ini akan memungkinkan "Negara Palestina hidup berdampingan dengan Negara Israel dalam keamanan, perdamaian, dan semangat bertetangga baik."

Sementara itu, Amerika Serikat tetap menunjukkan keraguannya meskipun dikenal sebagai sekutu utama Israel.

Kecaman Israel dan Agenda Diplomatik Mendatang

Kementerian Luar Negeri Israel mengecam keputusan Inggris dan Kanada dengan menyebutnya sebagai "hadiah" bagi Hamas.

Jepang yang juga anggota G7 menekankan pentingnya solusi dua negara, namun Menteri Luar Negeri Takeshi Iwaya menegaskan bahwa negaranya untuk saat ini belum berencana memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina.

Hingga kini, sekitar 150 negara telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

Konferensi internasional mengenai usulan solusi dua negara dijadwalkan berlangsung di markas besar PBB di New York pada Senin (23/9).

Penulis :
Leon Weldrick