Jerman, Prancis, dan Inggris Sambut Kembali Aktifnya Sanksi PBB terhadap Iran

Pantau - Tiga negara Eropa, yakni Jerman, Prancis, dan Inggris, menyambut kembali berlakunya sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Iran setelah mekanisme snapback resmi aktif pada Sabtu, 27 September 2025, pukul 20.00 EDT (0000 GMT).

Mekanisme Snapback Resmi Berlaku

Dalam pernyataan bersama, ketiga negara menegaskan dukungan penuh atas pemberlakuan kembali sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB yang sebelumnya sempat dicabut usai kesepakatan nuklir 2015.

"Kami menyambut pemberlakuan kembali Resolusi 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), dan 1929 (2010) setelah mekanisme snapback sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 tuntas dijalankan. Kami mendesak Iran dan seluruh negara untuk sepenuhnya mematuhi resolusi ini," bunyi pernyataan bersama ketiga negara.

Sanksi yang kini berlaku kembali sebelumnya dicabut setelah adanya kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA) pada 2015, di mana Iran berjanji menjaga program nuklirnya tetap damai.

Namun, setelah Iran berulang kali melanggar komitmen tersebut, negara E3 memicu mekanisme snapback pada 28 Agustus lalu.

"Karena Iran terus melanggar, kami tidak punya pilihan selain mengaktifkan kembali mekanisme snapback. Hasilnya, resolusi tersebut kembali berlaku," tambah pernyataan itu.

Tekanan Diplomatik terhadap Iran

Para menteri luar negeri Jerman, Prancis, dan Inggris menegaskan tujuan utama mereka agar Iran "tidak pernah" memiliki atau mengembangkan senjata nuklir.

Mereka menyoroti kegagalan Teheran merespons kekhawatiran internasional terkait aktivitas nuklirnya.

"Sebagai langkah mendesak, Prancis, Jerman, dan Inggris kini fokus pada pemberlakuan cepat seluruh pembatasan yang diatur resolusi tersebut, sesuai kewajiban kami sebagai anggota PBB. Kami mendesak semua negara anggota PBB melaksanakannya," lanjut pernyataan itu.

Ketiga negara juga mendesak Iran untuk menghindari tindakan eskalatif dan kembali mematuhi kewajiban pengamanan yang bersifat mengikat secara hukum.

"Negara kami akan terus menempuh jalur diplomasi dan negosiasi. Pengaktifan kembali sanksi PBB bukan akhir dari diplomasi," tegas ketiga negara.