Pantau - Mahkamah Konstitusi Tinggi Madagaskar resmi menyatakan bahwa jabatan presiden saat ini “kosong” dan mengundang Kolonel Michael Randrianirina, pimpinan Pusat Administrasi Personel Angkatan Darat (CAPSAT), untuk melaksanakan fungsi sebagai kepala negara.
Militer Ambil Alih Kekuasaan, Masa Transisi Dijadwalkan Dua Tahun
Keputusan ini diambil setelah unsur militer yang dipimpin Randrianirina memasuki Istana Kepresidenan Ambohitsorohitra di ibu kota Antananarivo dan menyatakan pengambilalihan kekuasaan.
Merujuk pada Pasal 53 Konstitusi Madagaskar, Mahkamah menyatakan bahwa pemilu presiden harus digelar dalam waktu 30 hingga 60 hari setelah pengosongan jabatan diumumkan.
Menurut MK, Presiden Andry Rajoelina tidak bisa menjalankan tugasnya karena "tidak ada dan tidak dapat berada" di dalam negeri, yang dikategorikan sebagai bentuk pengabaian kekuasaan secara pasif.
Namun, pada hari yang sama, militer menyatakan bahwa jabatan presiden tidak akan diisi secara individu, melainkan akan dipegang secara kolektif oleh perwira militer selama periode transisi dua tahun.
Periode transisi ini akan mencakup penyelenggaraan referendum untuk pembentukan konstitusi baru.
Selama masa transisi, lima lembaga negara ditangguhkan, yaitu:
- Mahkamah Konstitusi Tinggi
- Komisi Pemilihan Umum Nasional Independen
- Senat
- Dewan Tinggi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia
- Mahkamah Agung
- Satu-satunya lembaga yang tetap aktif adalah Majelis Nasional.
Ketegangan Politik Dipicu Protes dan Pemakzulan
Sebelumnya, Presiden Rajoelina membubarkan parlemen menyusul gelombang protes anti-pemerintah yang dipimpin oleh kaum muda.
Ia berdalih bahwa pembubaran tersebut diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan memberi ruang kepada generasi muda.
Namun, parlemen tetap bersidang dan mengesahkan mosi pemakzulan terhadap Rajoelina.
Sejak 25 September, aksi demonstrasi besar-besaran terus berlangsung di berbagai kota.
Protes dipicu oleh krisis air bersih, krisis listrik, serta dugaan korupsi, dan berkembang menjadi tuntutan pengunduran diri Rajoelina.
Pada Senin, 13 Oktober, Rajoelina mengklaim dirinya sedang berlindung setelah mengalami percobaan pembunuhan, dan dilaporkan telah dievakuasi ke Prancis menggunakan pesawat militer sebagai bagian dari "kesepakatan" dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
SADC Serukan Penahanan Diri dan Supremasi Hukum
Menanggapi krisis ini, Ketua Southern African Development Community (SADC), Peter Mutharika, menyerukan penahanan diri dan penghormatan terhadap supremasi hukum serta pemerintahan konstitusional.
"Sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi pemulihan ketertiban secara dini dan mengakhiri krisis di Madagaskar, badan SADC siap bekerja sama erat dengan otoritas nasional dan mitra regional untuk memfasilitasi dialog dan mendukung upaya pemulihan normalitas kelembagaan dan kohesi nasional," ujarnya.
SADC juga mengumumkan akan mengirimkan panel penasihat senior untuk melaksanakan misi pencari fakta dan membantu menciptakan kondisi yang mendukung proses dialog nasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
