Pantau - Faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, pada Jumat (24 Oktober 2025) menyepakati pembentukan badan teknokrat independen bersifat sementara untuk mengelola Jalur Gaza pascakonflik dan memastikan layanan esensial bagi masyarakat setempat.
Pembentukan Komite dan Mandatnya
Komite baru ini akan diisi oleh tokoh-tokoh nonpartisan dari Gaza dan diberi mandat untuk mengelola urusan sehari-hari serta menyediakan layanan dasar bagi masyarakat.
"Akan beroperasi dalam kerangka kerja akuntabilitas nasional," ungkap faksi-faksi Palestina terkait komite tersebut.
Faksi-faksi juga menyerukan dibentuknya komite internasional khusus untuk mengawasi pendanaan dan melaksanakan upaya rekonstruksi komprehensif di Jalur Gaza.
Mereka menuntut implementasi penuh kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dimediasi pada bulan Oktober ini.
Tuntutan dan Prioritas Pascakonflik
Tuntutan lainnya mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza, pencabutan blokade tanpa syarat, pembukaan seluruh perlintasan termasuk Rafah, serta penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.
"Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diminta mengeluarkan resolusi untuk mengamanatkan pasukan internasional sementara yang telah diusulkan agar memantau implementasi gencatan senjata sehingga misi tersebut memiliki kerangka hukum yang jelas," ungkap faksi-faksi Palestina.
Isu warga Palestina yang ditahan di penjara Israel tetap menjadi prioritas utama, dengan pernyataan, "Kebebasan mereka harus dijamin."
Faksi-faksi Palestina juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan dialog nasional, menyatukan upaya politik semua faksi, dan bekerja untuk reaktivasi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) agar mewakili seluruh komponen rakyat Palestina.
Latar Belakang Gencatan Senjata
Kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel dimulai pada 10 Oktober 2025, dimediasi oleh Mesir, Qatar, Turki, dan Amerika Serikat.
Fase pertama gencatan senjata mencakup pertukaran sandera dan tahanan, masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, serta penarikan sebagian pasukan Israel dari wilayah tersebut.
Meski gencatan senjata telah berlaku, kedua belah pihak, Israel dan Hamas, saling menuduh melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.
- Penulis :
- Aditya Yohan
