Pantau - Pemerintah Jepang secara resmi mengajukan protes kepada China pada Sabtu, 15 November 2025, menyusul imbauan Beijing agar warganya menunda perjalanan ke Jepang, sebagai tanggapan atas pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi mengenai kemungkinan keterlibatan Jepang dalam situasi darurat terkait Taiwan.
Tokyo menyerukan agar kedua pihak merespons secara tenang demi menjaga stabilitas hubungan bilateral yang selama ini terjalin.
Sekretaris Kabinet Minoru Kihara menyatakan bahwa pandangan yang disampaikan China tidak sejalan dengan pemahaman Jepang, dan menegaskan pentingnya komunikasi berlapis antara kedua negara di tengah perbedaan pendapat yang muncul.
Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, Masaaki Kanai, mendesak Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar China di Tokyo, Shi Yong, untuk mengambil langkah tepat dalam meredakan ketegangan.
Kementerian Luar Negeri China sebelumnya merilis imbauan perjalanan usai pernyataan Takaichi yang menyebut bahwa serangan militer China ke Taiwan dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang, sehingga memungkinkan negara tersebut menggunakan hak bela diri kolektif.
Beijing Perketat Tekanan, Tokyo Tegaskan Sikap Konsisten
Ketua Kebijakan Partai Demokrat Liberal, Takayuki Kobayashi, menyatakan bahwa Jepang akan terus melanjutkan dialog dengan China serta membangun hubungan yang konstruktif dan stabil.
Ia menambahkan bahwa hubungan kedua negara sangat penting dan sikap Jepang terhadap China tetap konsisten.
Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian, memberikan tanggapan keras terhadap pernyataan Takaichi melalui platform X, yang menurut Kobayashi dinilai tidak pantas dan mendorong pemerintah Jepang untuk memberikan respons tegas.
China menuntut Takaichi menarik kembali pernyataannya dan diperkirakan akan mengambil langkah balasan lanjutan tergantung respons resmi pemerintah Jepang.
Beijing diduga menekan sektor pariwisata Jepang sebagai langkah strategis, mengingat China merupakan penyumbang wisatawan asing terbesar bagi negara tersebut.
Secara resmi, China menyatakan imbauan perjalanan tersebut dilandasi kekhawatiran atas meningkatnya kejahatan terhadap warga negara China di Jepang, dan mendesak warganya untuk tetap waspada.
China juga menyampaikan bahwa ketegangan ini timbul dari pendekatan Jepang terhadap isu-isu sensitif di kawasan, khususnya mengenai Taiwan.
China dan Taiwan telah memiliki pemerintahan terpisah sejak 1949, namun Beijing masih mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk tujuan penyatuan.
Pernyataan Takaichi dinilai sebagai bentuk sinyal dukungan terhadap Amerika Serikat jika terjadi tekanan militer atau blokade maritim oleh China terhadap Taiwan di masa mendatang.
- Penulis :
- Gerry Eka
- Editor :
- Tria Dianti
