
Pantau - Pemerintah Sri Lanka secara resmi meluncurkan Rencana Induk Produktivitas Nasional pada 20 November 2025 sebagai strategi utama untuk mendorong transisi dari pemulihan krisis menuju pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas dan ekspor.
Rencana lima tahun ini berlaku untuk periode 2024–2029, dikembangkan oleh Sekretariat Produktivitas Nasional dan Kementerian Perindustrian & Pengembangan Kewirausahaan Sri Lanka, dengan dukungan teknis dari Asian Productivity Organization (APO) dan Center for International Development di Korea Development Institute.
Peluncuran ini menandai komitmen tinggi pemerintah Sri Lanka terhadap agenda reformasi ekonomi dan daya saing nasional.
Strategi Reformasi untuk Produktivitas dan Daya Saing
Rencana ini mengusung reformasi lintas sektor dengan prioritas pada inovasi, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur modern, serta lembaga publik yang efisien dan adaptif.
Terdapat pula strategi sektoral khusus untuk industri perdagangan utama seperti pertanian, perikanan, pariwisata, tekstil dan pakaian jadi, perangkat lunak, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Sekretaris Jenderal APO, Dr. Indra Pradana Singawinata, menyatakan bahwa peluncuran ini menjadi jembatan antara stabilisasi jangka pendek dan pertumbuhan jangka panjang.
“Stabilisasi telah dimulai, tapi transformasi belum terwujud. Rencana Induk Produktivitas Nasional menjembatani stabilisasi jangka pendek dan kemakmuran mandiri jangka panjang,” ungkapnya.
Dengan investasi terarah di sektor-sektor kompetitif dan menyelaraskan keahlian tenaga kerja dengan peluang ekonomi, Sri Lanka menargetkan peningkatan produktivitas, perluasan cadangan fiskal, penguatan posisi eksternal, serta mempercepat pemulihan ekonomi pascakrisis.
Rencana ini juga bertujuan mengubah kerja di luar negeri dari kebutuhan menjadi pilihan, seiring peningkatan kesejahteraan di dalam negeri.
Sri Lanka Targetkan Lonjakan Industri dan Ekspor Hingga 2030
Sekretaris Kementerian Perindustrian dan Pengembangan Kewirausahaan, J. M. Thilaka Jayasundara, menyebut peluncuran ini sebagai “saat yang sangat menggembirakan” bagi gerakan produktivitas nasional.
Sementara itu, Wakil Menteri Chathuranga Abeysinghe menyatakan rencana ini adalah titik balik yang krusial dalam upaya transformasi ekonomi Sri Lanka.
Target Sri Lanka pada tahun 2030 mencakup:
Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDB menjadi 28%
Meningkatkan pendapatan industri hingga 28 miliar dolar AS
Meningkatkan total ekspor menjadi 45 miliar dolar AS
Wakil Menteri juga menyambut baik rencana pembentukan National Productivity Commission, yang akan menjadi institusi kunci dalam implementasi dan pemantauan rencana induk.
Produktivitas Jadi Agenda Politik Tingkat Tinggi
Usai peluncuran, Dr. Indra, delegasi APO, tim Korea Development Institute, dan pejabat dari Sekretariat Produktivitas Nasional melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Harini Amarasuriya.
Dalam kunjungan tersebut, mereka menyerahkan rencana induk secara resmi dan membahas langkah-langkah implementasi praktis.
Kunjungan ini menegaskan bahwa produktivitas telah menjadi agenda prioritas politik tingkat atas di Sri Lanka dan bahwa rencana induk ini akan menjadi agenda hidup dari reformasi nasional.
Tentang Asian Productivity Organization (APO)
APO adalah organisasi antar pemerintah regional yang berdiri sejak 1961 dan kini memiliki 21 negara anggota, termasuk Indonesia, Jepang, Korea Selatan, India, dan Sri Lanka.
Organisasi ini berperan sebagai wadah pemikir regional, penyedia konsultasi kebijakan, pengembangan kelembagaan, serta platform berbagi pengetahuan dalam bidang produktivitas dan daya saing kawasan Asia Pasifik.
- Penulis :
- Aditya Yohan







