Pantau - Ketua partai oposisi utama Jepang, Yoshihiko Noda, mendesak Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk meredakan ketegangan diplomatik antara Jepang dan China yang meningkat akibat pernyataan kontroversial soal Taiwan. Pernyataan tersebut disampaikan Noda pada Minggu, 23 November 2025.
Pernyataan PM Takaichi Soal Taiwan Picu Ketegangan
Desakan tersebut muncul setelah PM Takaichi dalam sidang parlemen Jepang menyampaikan kemungkinan situasi darurat jika China menyerang Taiwan, yang dinilai dapat membahayakan keamanan nasional Jepang.
Noda, yang berasal dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang, menyebut pernyataan PM Takaichi terlalu berlebihan dan menjadi pemicu ketegangan baru antara kedua negara.
Ia menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan saat berada di Prefektur Tottori.
Menurut Noda, penting bagi PM Takaichi untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari komentarnya, serta memperjelas posisi resmi Jepang kepada publik dan komunitas internasional.
"Ketegangan saat ini dipicu oleh pernyataan berlebihan dari PM Takaichi," ungkap Noda.
Seruan Dialog dan Komunikasi Diplomatik
Noda menekankan pentingnya menjaga hubungan strategis yang saling menguntungkan antara Jepang dan China, yang menurutnya setidaknya harus memungkinkan ruang untuk berdialog terbuka.
Ia menambahkan bahwa potensi kesalahpahaman antarnegara harus diatasi melalui komunikasi di berbagai tingkatan, tidak terbatas hanya pada pemimpin negara.
Sebagai latar belakang, pada tahun 2012 saat Noda menjabat sebagai perdana menteri, hubungan Jepang-China juga sempat memburuk drastis setelah Jepang menempatkan Kepulauan Senkaku (yang juga diklaim China) di bawah kendali pemerintah Jepang.
Kebijakan itu memicu gelombang besar protes anti-Jepang di berbagai kota di China.
Sementara itu, pada awal November 2025, PM Takaichi menyatakan bahwa serangan militer China ke Taiwan dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup Jepang.
Pernyataan ini membuka kemungkinan Jepang menggunakan hak bela diri kolektif, yang berarti Pasukan Bela Diri Jepang dapat ikut mendukung Amerika Serikat jika China melakukan blokade atau tekanan militer terhadap Taiwan.
China Respon Keras, Tekankan Prinsip Satu-China
Menanggapi sikap PM Takaichi, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menyatakan pada Sabtu, 22 November 2025, bahwa kekuatan sayap kanan Jepang tidak boleh dibiarkan mengulang sejarah kelam militerisme Jepang.
Pernyataan tersebut dianggap sebagai kritik keras terhadap posisi Jepang yang cenderung mendukung Taiwan.
Wang juga kembali menegaskan prinsip satu-China, yang menyatakan bahwa Taiwan merupakan bagian dari wilayah kedaulatan China, dan menurutnya hal ini merupakan konsensus universal komunitas internasional.
- Penulis :
- Gerry Eka
