China Klaim Pengerahan 100 Kapal Militer di Asia Timur Sebagai Tindakan Sah dan Bersifat Defensif

Pantau - Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa pengerahan kapal-kapal militer di perairan Asia Timur merupakan tindakan sah dan sesuai dengan kebijakan pertahanan nasional yang bersifat defensif.

China Tegaskan Sikap Defensif, Tolak Tuduhan Berlebihan

Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, pada Jumat, 5 Desember 2025.

"China berkomitmen pada kebijakan pertahanan nasional yang bersifat defensif," ungkap Lin Jian.

China diketahui mengerahkan lebih dari 100 kapal angkatan laut dan penjaga pantai di wilayah perairan Asia Timur, termasuk dari bagian selatan Laut Kuning hingga Laut China Selatan.

Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara China dan Jepang.

Lin Jian merespons kekhawatiran internasional dengan menyatakan, "Pihak-pihak terkait tidak perlu bereaksi berlebihan dan menafsirkan secara berlebihan, apalagi membuat tuduhan yang tidak berdasar."

China mulai meningkatkan pengerahan kapal militernya sejak 14 November 2025.

Ketegangan Meningkat karena Taiwan dan Jepang

Peningkatan aktivitas militer China terjadi setelah negara itu memanggil Duta Besar Jepang Kenji Kanasugi, sebagai bentuk protes atas pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi.

Takaichi sebelumnya menyebut bahwa Jepang dapat merespons secara militer jika Taiwan diserang.

China juga mengecam rencana Taiwan yang ingin menaikkan anggaran pertahanannya sebesar 40 miliar dolar AS, atau sekitar Rp667 triliun.

Selain pengerahan kapal, China dilaporkan juga mengerahkan pesawat tempur dan melakukan simulasi serangan terhadap kapal asing sebagai bentuk persiapan jika konflik terjadi.

Kerja Sama dengan Rusia Hadapi Sayap Kanan Jepang

Dalam pernyataannya, Lin Jian juga menyampaikan hasil pertemuan antara Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, yang berlangsung di Moskow pada 2 Desember 2025.

China dan Rusia sepakat untuk terus bekerja sama menghadapi kemungkinan tindakan provokatif dari kekuatan sayap kanan Jepang.

"China dan Rusia sepakat tegas menolak upaya kebangkitan kembali fasisme dan militerisme Jepang," tegas Lin.

Sebagai negara besar dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, China dan Rusia menyatakan komitmen mereka untuk menegakkan perdamaian dan keamanan dunia, membela kebenaran sejarah, serta menjaga keadilan internasional.