Pantau - Pemerintah China melayangkan kritik keras terhadap rencana Jepang untuk menaikkan anggaran pertahanan menjadi sekitar 9 triliun yen (setara ± USD 58,12 miliar) untuk tahun fiskal 2026, yang akan menjadi rekor tertinggi dalam sejarah militer Jepang modern.
Langkah Jepang tersebut mencakup alokasi untuk pengembangan rudal jarak jauh, drone, dan pertahanan siber, sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan regional, terutama dari China dan Korea Utara, serta tuntutan Amerika Serikat agar Jepang berkontribusi lebih besar dalam keamanan regional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa peningkatan anggaran pertahanan Jepang merupakan bentuk kebangkitan militerisme sayap kanan yang mengkhianati prinsip perdamaian pasca-Perang Dunia II.
Tuduhan Remiliterisasi dan Ancaman Terhadap Stabilitas Kawasan
Lin Jian menuding langkah Jepang sebagai bagian dari agenda politik kelompok sayap kanan untuk menghidupkan kembali militerisme masa lalu.
Ia juga menyoroti bahwa negara-negara Asia dan komunitas internasional tidak akan melupakan sejarah kejahatan perang Jepang, sehingga terus memantau langkah-langkah militer Tokyo.
Retorika “pertahanan diri” dan “serangan balasan” yang digunakan oleh Jepang disebut hanya sebagai kamuflase politik untuk membenarkan ekspansi militer.
China juga menyoroti beberapa kebijakan pertahanan Jepang yang dianggap mengkhawatirkan, seperti pembatalan larangan hak pertahanan kolektif, kemampuan menyerang pangkalan musuh, pembangunan pulau sebagai garis depan militer, serta wacana revisi prinsip non-nuklir Jepang.
“China akan bekerja sama dengan negara-negara pencinta damai untuk menolak kebangkitan militerisme Jepang,” tegas Lin Jian dalam konferensi pers.
Ia juga menyerukan penolakan global terhadap segala bentuk neo-militerisme yang dinilai mengancam stabilitas kawasan Asia Timur.
Strategi Keamanan Siber Jepang Picu Reaksi Tambahan
Selain peningkatan anggaran militer, strategi keamanan siber Jepang juga menjadi sorotan.
Jepang kini mengadopsi pendekatan active cyber defense yang memungkinkan pemerintah untuk memantau dan menetralkan server yang diduga menjadi sumber serangan siber bahkan dalam masa damai.
Strategi ini merupakan respons terhadap meningkatnya ancaman seperti ransomware, kebocoran data, dan kejahatan digital.
China, bersama Rusia dan Korea Utara, secara eksplisit disebut sebagai sumber ancaman dalam dokumen strategi siber Jepang sejak direvisi pada 2021.
Langkah ini memicu kekhawatiran Beijing, yang melihatnya sebagai bagian dari upaya Tokyo memperluas kekuatan militernya ke domain digital.
Ketegangan Geopolitik Berpotensi Meningkat
Kebijakan pertahanan baru Jepang mencerminkan pergeseran dari postur pasif menjadi pertahanan yang lebih proaktif, seiring dinamika keamanan kawasan yang makin kompleks.
Namun, China memandang kebijakan tersebut sebagai bentuk eskalasi yang bisa mengganggu stabilitas regional, terutama dalam isu sensitif seperti Taiwan, pertahanan kawasan Indo-Pasifik, dan keamanan digital lintas negara.
Ketegangan geopolitik antara kedua negara diperkirakan akan meningkat jika Jepang terus memperluas peran militernya secara ofensif.
- Penulis :
- Gerry Eka
