Pantau - Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengungkap bahwa tertundanya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan India disebabkan oleh tidak adanya panggilan telepon dari Perdana Menteri India Narendra Modi kepada Presiden AS Donald Trump, yang dianggap sebagai pengambil keputusan akhir dalam perjanjian tersebut.
Lutnick: Tanpa Telepon Modi, Trump Naikkan Tarif Impor dari India
Pernyataan Lutnick disampaikan dalam sebuah siniar pada Kamis, di mana ia menjelaskan bahwa negosiasi dagang antara kedua negara sebelumnya telah mendekati tahap final.
"Jadi saya bilang, 'Anda harus melibatkan Modi. Semuanya sudah siap. Anda harus meminta Modi menelepon presiden'," ungkapnya.
Namun, menurut Lutnick, pihak India tampak enggan menyampaikan permintaan tersebut kepada Modi.
"Jadi, Modi tidak menelepon," katanya.
Akibat tidak adanya komunikasi tersebut, pemerintahan Trump memutuskan untuk memberlakukan tarif hingga 50 persen terhadap sejumlah produk impor asal India.
Selain masalah telepon, salah satu alasan pemberlakuan tarif tersebut juga berkaitan dengan keputusan India yang tetap membeli minyak dari Rusia di tengah konflik Rusia-Ukraina.
India Bantah Klaim, Sebut Telah Komitmen Sejak 2023
Menanggapi pernyataan Lutnick, pemerintah India membantah klaim tersebut pada Jumat.
Mereka menyatakan bahwa India telah berkomitmen untuk merundingkan kesepakatan dagang bilateral dengan AS "sejak 13 Februari tahun lalu" dan menyebut karakterisasi dari Lutnick sebagai "tidak akurat".
"Dalam beberapa kesempatan, kami hampir mencapai kesepakatan. Karakterisasi pembahasan tersebut dalam pernyataan yang dilaporkan [Lutnick] itu tidak akurat," tegas pemerintah India.
Pemerintah India juga menyampaikan bahwa pada tahun sebelumnya, Trump dan Modi telah berbicara melalui telepon sebanyak delapan kali.
" Kami tetap tertarik pada kesepakatan dagang yang saling menguntungkan antara dua ekonomi yang saling melengkapi dan menantikan penyelesaiannya," lanjut pernyataan tersebut.
RUU Sanksi Rusia Tambah Ketegangan, India Tetap Beli Minyak Diskon
Di sisi lain, rancangan undang-undang (RUU) sanksi terhadap Rusia yang tengah digodok AS dinilai berpotensi mempersulit hubungan dagang dengan sejumlah negara, termasuk India.
Senator AS Lindsey Graham menyebut bahwa Presiden Trump telah memberi "lampu hijau" terhadap RUU tersebut.
Menurut Graham, RUU itu "akan memberi Presiden Trump daya ungkit besar terhadap negara-negara seperti China, India, dan Brazil untuk mendorong mereka berhenti membeli minyak Rusia murah yang menjadi sumber pendanaan" bagi negara itu.
India menegaskan bahwa kebijakan energinya didasarkan pada dinamika pasar global dan kebutuhan untuk mengamankan pasokan energi yang terjangkau.
China turut menolak langkah AS tersebut dan menyatakan bahwa hubungan dagangnya dengan Rusia "tidak boleh diganggu".
Meski demikian, India terus meningkatkan pembelian minyak mentah dari Rusia dengan harga diskon sejak tahun 2022, meskipun ada tekanan dan sanksi dari negara-negara Barat.
AS sendiri masih menjadi mitra dagang terbesar India, dengan total perdagangan barang dan jasa kedua negara mencapai sekitar 212,3 miliar dolar AS (sekitar Rp3.577,5 triliun) pada tahun 2024.
Trump sebelumnya juga menyatakan bahwa Modi telah mengajukan pertemuan dengannya untuk membahas pembelian produk pertahanan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
