Pantau - Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB), dan mendorong agar posisi ini dimanfaatkan untuk memperkuat penegakan HAM global yang nyata dan berpihak pada korban ketidakadilan.
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan di Markas Besar PBB di Jenewa pada 8 Januari 2026.
Jabatan tersebut kini diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Kepemimpinan Indonesia Dinilai sebagai Amanah Besar
Presiden JDF Asia Pasifik, Jazuli Juwaini, menyebut bahwa kepercayaan ini merupakan capaian penting sekaligus amanah besar bagi Indonesia.
Ia menyoroti kondisi global yang penuh konflik, agresi militer negara adikuasa, serta praktik penjajahan yang belum usai, terutama di Palestina.
Jazuli menekankan bahwa posisi Indonesia harus digunakan sebagai momentum untuk memperjuangkan hak asasi masyarakat yang tertindas di berbagai belahan dunia.
Menurutnya, Dewan HAM PBB tidak boleh hanya menjadi forum normatif, melainkan harus menghadirkan langkah konkret dalam menghadapi pelanggaran HAM global.
"Indonesia dapat menjadikan posisi Presiden Dewan HAM PBB ini sebagai jendela kesempatan untuk membangun mekanisme penegakan HAM dunia yang lebih efektif, adil, dan berkeadaban. Dunia membutuhkan kepemimpinan yang berani, berprinsip, dan berpihak pada korban ketidakadilan," ungkap Jazuli.
Indonesia Dianggap Punya Modal Moral dan Diplomatik
Jazuli menyatakan bahwa keberhasilan Indonesia menduduki posisi ini tidak lepas dari komitmen bangsa terhadap penghormatan HAM, sikap anti-penjajahan, serta nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan Indonesia dalam membangun kerja sama yang inklusif dengan berbagai komponen pembela HAM di seluruh dunia.
JDF Asia Pasifik berharap Dewan HAM PBB di bawah kepemimpinan Indonesia mampu merangkul organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, dan jaringan internasional yang memiliki komitmen terhadap keadilan global.
"JDF Asia Pasifik memiliki misi yang sejalan dalam isu-isu HAM, pembelaan terhadap rakyat tertindas, dan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan. Kami berharap Dewan HAM PBB di bawah kepemimpinan Indonesia mampu merangkul dan bersinergi dengan kekuatan-kekuatan moral dunia demi mewujudkan keadilan dan perdamaian yang hakiki," tegas Jazuli.
Seruan untuk Menjadi Suara Korban Ketidakadilan Global
JDF Asia Pasifik menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Indonesia dalam menjalankan amanah ini.
Diharapkan, kepemimpinan Indonesia dapat menjadi suara bagi kelompok yang selama ini dibungkam, diabaikan, dan ditindas oleh sistem global yang tidak adil.
- Penulis :
- Gerry Eka
