Pantau - Gerakan Pembebasan Nasional Palestina (Fatah) menyatakan bahwa komite apa pun yang dibentuk untuk memerintah Jalur Gaza harus dipimpin oleh seorang menteri dari Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah.
Pernyataan ini disampaikan juru bicara Fatah, Munther al-Hayek, pada Senin (12 Januari 2026), menanggapi langkah Hamas yang mengusulkan pembentukan komite administratif independen pascagencatan senjata Oktober 2025.
Fatah Soroti Legitimasi dan Bahaya Perpecahan Politik
Al-Hayek menekankan bahwa badan administratif di Gaza harus memiliki legitimasi resmi dari PA agar dapat diakui secara internasional.
"Rakyat Palestina sedang menghadapi fase berbahaya yang menuntut adanya sistem politik yang sah dan diakui secara internasional untuk menggalang dukungan global bagi (upaya) bantuan dan rekonstruksi," ujarnya.
Ia juga memperingatkan bahwa jika Hamas menolak bekerja sama dengan PA, maka perpecahan politik dan geografis antara Jalur Gaza dan Tepi Barat akan semakin dalam.
Hamas Ajukan Komite Teknis, Ditolak PA dan Israel
Pernyataan Fatah ini muncul setelah Hamas pada Sabtu (10 Januari) mengumumkan pembubaran badan-badan pemerintahan internal di Gaza.
Hamas menyatakan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk memfasilitasi pembentukan komite administratif independen yang akan mengelola wilayah Gaza dalam kerangka pemerintahan transisi pascagencatan senjata.
Pada Senin (12 Januari), Hamas mengungkapkan bahwa mereka telah menyerahkan daftar berisi 40 kandidat teknokrat kepada pihak Mesir untuk dipertimbangkan sebagai anggota komite.
Namun, menurut pejabat senior Hamas, Mohammad Nazzal, usulan tersebut ditolak oleh pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan juga oleh PA.
Nazzal menuduh Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata serta memperkeruh situasi regional demi mengalihkan perhatian dari tekanan politik dalam negeri.
Konflik Internal dan Masa Depan Pemerintahan Gaza
Hamas telah menguasai institusi-institusi pemerintahan di Gaza sejak pecahnya koalisi dengan Fatah pada tahun 2007.
Meskipun PA diakui secara internasional sebagai wakil sah rakyat Palestina, pengaruhnya di Jalur Gaza telah sangat terbatas selama hampir dua dekade terakhir.
Dalam ketentuan gencatan senjata Oktober 2025, disepakati bahwa pengelolaan Gaza akan diserahkan kepada sebuah komite transisi yang terdiri dari teknokrat Palestina dan diawasi oleh "Dewan Perdamaian" internasional.
Kesepakatan tersebut juga mengharuskan Hamas untuk melucuti senjata dan tidak memiliki peran dalam pemerintahan resmi Gaza di masa depan.
Menyikapi hal ini, Hamas menyerukan terbentuknya "konsensus nasional" sebagai dasar pemerintahan baru, namun hingga kini belum tercapai kesepakatan dengan pihak PA maupun Fatah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
