Pantau - Pemerintah China menyatakan harapannya agar Iran dapat segera mengatasi gejolak domestik yang tengah melanda negara tersebut, sekaligus menegaskan penolakannya terhadap campur tangan pihak asing dalam urusan internal Iran.
Pernyataan China dan Seruan Stabilitas di Timur Tengah
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing pada Senin, 12 Januari 2026, menegaskan bahwa China mendukung stabilitas di Iran dan menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional.
"China berharap pemerintah dan rakyat Iran dapat mengatasi kesulitan saat ini dan menjaga stabilitas negaranya. Kami juga selalu menentang campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain," ungkapnya.
Mao juga menyatakan bahwa China terus memantau perkembangan situasi di Iran, khususnya terkait keselamatan warga negaranya.
"Sejauh ini kami belum menerima laporan mengenai korban warga China di negara tersebut. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk melindungi keselamatan warga negara China di Iran," ia mengungkapkan.
Ia juga mengingatkan warga negara China yang berada di Iran untuk mengikuti perkembangan situasi keamanan lokal.
"Warga negara China yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi Kedutaan Besar Tiongkok di Iran atau menghubungi hotline layanan konsuler," tambahnya.
China menyatakan sikap tegas mengenai prinsip kedaulatan dan hukum internasional.
"China menganjurkan agar kedaulatan dan keamanan semua negara harus dilindungi sepenuhnya oleh hukum internasional, dan menentang penggunaan atau ancaman kekerasan dalam hubungan internasional. Kami menyerukan semua pihak untuk bertindak dengan cara yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah," jelas Mao Ning.
Gelombang Protes Meluas, Iran Alami Krisis Ekonomi dan Politik
Gelombang unjuk rasa besar melanda Iran sejak akhir Desember 2025, dipicu oleh anjloknya nilai tukar rial dan melonjaknya harga kebutuhan pokok.
Demonstrasi yang awalnya menuntut perbaikan ekonomi berkembang menjadi aksi anti-pemerintah yang meluas di lebih dari 180 kota di 31 provinsi.
Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia Iran (HRANA) melaporkan bahwa hingga Sabtu, 10 Januari 2026, sebanyak 65 orang dilaporkan tewas, ratusan lainnya luka-luka, dan 2.311 orang ditahan.
Di beberapa kota, bentrokan terjadi antara demonstran dan aparat keamanan, disertai tuntutan perubahan sistem politik.
Laporan menyebutkan terjadi pembatasan akses internet di berbagai wilayah, termasuk pemutusan konektivitas selama lebih dari 70 jam di Teheran.
Layanan seluler hanya tersedia pada siang hari, sementara malam hari akses dihentikan sepenuhnya, termasuk layanan pesan singkat yang juga ditangguhkan.
Iran menghadapi tekanan ekonomi berat, dengan tingkat inflasi mencapai 38,9 persen yang memicu keresahan masyarakat.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut menanggapi situasi tersebut.
"Iran sedang menyongsong KEBEBASAN, mungkin dalam level yang belum pernah dicapai sebelumnya. AS siap membantu!!!" tulisnya dalam pernyataan pada Sabtu, 10 Januari 2026.
Trump juga memperingatkan bahwa AS siap bertindak jika Iran membunuh para pengunjuk rasa damai.
Menurut The New York Times, Trump bahkan mempertimbangkan opsi serangan terhadap target non-militer di Teheran, meski belum membuat keputusan akhir.
Respons Pemerintah Iran dan Tuduhan Campur Tangan Asing
Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dalam pidatonya pada Jumat, 9 Januari, menyerukan persatuan nasional dan menuding sebagian demonstran mencoba menyenangkan Amerika Serikat.
Ia menegaskan bahwa Iran tidak akan mundur dalam menghadapi aksi sabotase dan meminta pemimpin AS untuk fokus pada masalah dalam negerinya sendiri.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Senin, 12 Januari menyatakan bahwa unjuk rasa telah dipengaruhi kekuatan asing.
Ia menuduh para demonstran melepaskan tembakan ke arah warga sipil dan polisi atas perintah dari luar negeri.
- Penulis :
- Shila Glorya
