Pantau - Pemerintah Korea Selatan tengah mempertimbangkan untuk memulihkan perjanjian militer 19 September yang sebelumnya ditangguhkan dengan Korea Utara, menyusul meningkatnya ketegangan antar-kedua negara di Semenanjung Korea.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Korea Selatan, Wi Sung-lac, dalam pengarahan kebijakan yang digelar pada Rabu oleh lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Kementerian Unifikasi.
Investigasi Pelanggaran Udara dan Desakan Komunikasi
Wi mengungkapkan bahwa tim investigasi gabungan militer dan kepolisian Korea Selatan saat ini bekerja cepat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran wilayah udara oleh Korea Utara.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas segera setelah hasil investigasi dirilis.
Dalam pernyataannya, Wi juga menyoroti pentingnya memulihkan saluran komunikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara yang kini sepenuhnya terputus.
“Semua saluran kontak dan komunikasi antara kedua belah pihak telah terputus, dan kami hanya menyampaikan pesan kami melalui pernyataan publik,” ujarnya.
Ia menyebut kondisi ini sebagai “situasi yang tidak wajar dan tidak normal” dalam hubungan bilateral.
Tanggapan Korea Utara dan Tuntutan Kim Yo Jong
Pada hari sebelumnya, Selasa (13 Januari), Kim Yo Jong, Wakil Direktur Departemen Komite Sentral Partai Buruh Korea dan adik pemimpin tertinggi Kim Jong Un, mengeluarkan pernyataan keras terhadap Seoul.
Melalui kantor berita resmi Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), Kim menuntut agar Korea Selatan mengakui dan meminta maaf atas dugaan pelanggaran kedaulatan wilayah Korea Utara.
Ia juga mendesak agar pemerintah Korea Selatan segera mengambil langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Ketegangan ini kembali menggarisbawahi rapuhnya hubungan antar-Korea, terutama setelah terputusnya saluran komunikasi dan pembekuan kerja sama militer yang sebelumnya dijalin melalui Perjanjian 19 September 2018.
- Penulis :
- Aditya Yohan
