Pantau - Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat, memicu ingatan kolektif terhadap Revolusi Islam 1979 yang mengakhiri kekuasaan monarki Shah Iran dan menjadi titik balik politik Timur Tengah hingga kini.
Dari Kudeta Shah ke Republik Islam: Sejarah Panjang Ketegangan
Dukungan Amerika Serikat terhadap Shah Iran, Reza Pahlavi, sejak 1941 menjadi akar konflik panjang kedua negara.
Shah memerintah secara otoriter selama 38 tahun, dengan dukungan penuh dari Presiden AS mulai dari Richard Nixon hingga Jimmy Carter, yang menjadikan Iran sebagai mitra strategis di kawasan.
Namun, pemerintahan Shah dikenal represif dan korup, membatasi kebebasan rakyat dan ulama.
Penolakan terhadap kebijakan Shah bermula pada 1962 oleh kalangan ulama di Qom, termasuk penolakan terhadap revisi undang-undang pemilu, reformasi tanah, privatisasi BUMN, dan pelantikan pejabat tanpa Al-Quran.
Ayatullah Khomeini, tokoh ulama kharismatik, muncul sebagai pemimpin oposisi dan menyebut Shah sebagai agen korupsi moral, Amerika Serikat, dan Israel.
Khomeini ditangkap pada Juni 1963, memicu demonstrasi besar yang menewaskan ratusan orang, peristiwa yang dikenal sebagai 15 Khordad.
Setelah diasingkan ke Turki, Irak, dan akhirnya Paris, Khomeini menyebarkan gagasan revolusi lewat kaset-kaset ceramah yang diselundupkan ke Iran dan menyebar luas di kalangan ulama, mahasiswa, dan oposisi sekuler.
Setelah kerusuhan terus membesar dan sebagian militer membelot, Shah akhirnya meninggalkan Iran pada 16 Januari 1979.
Khomeini kembali pada 1 Februari dan disambut jutaan rakyat, lalu mendirikan Republik Islam Iran yang menggabungkan unsur teokrasi dan demokrasi perwakilan.
Dari Serbuan Kedutaan hingga Sanksi Ekonomi
Sentimen anti-Amerika memuncak setelah AS memberi perlindungan politik kepada Shah.
Pada 4 November 1979, mahasiswa Iran menyerbu Kedutaan Besar AS di Teheran dan menyandera 66 warga AS.
Upaya militer AS membebaskan sandera pada April 1980 gagal dan mempermalukan Washington.
Sandera baru dibebaskan pada 20 Januari 1981 bersamaan dengan pelantikan Presiden Ronald Reagan.
Sejak saat itu, hubungan kedua negara terus memburuk.
AS menjatuhkan berbagai sanksi ekonomi terhadap Iran, termasuk embargo minyak, pembekuan aset, dan larangan perdagangan.
AS juga mendorong sanksi internasional melalui PBB, dengan tuduhan program nuklir Iran sebagai alasan utama.
Dewan Keamanan PBB beberapa kali memberlakukan embargo senjata dan pembatasan finansial sejak 2006.
Embargo senjata yang seharusnya berakhir pada 18 Oktober 2020 kembali diberlakukan pada September 2025 karena pelanggaran resolusi.
Demonstrasi Baru dan Bayang-Bayang Masa Lalu
Sejak 28 Desember 2025, gelombang demonstrasi besar kembali melanda Iran dipicu inflasi tinggi, depresiasi mata uang, dan krisis ekonomi.
Tuntutan awal yang bersifat ekonomi berkembang menjadi seruan politik untuk menggulingkan pemerintahan.
Tokoh sentral dalam gerakan ini adalah Reza Pahlavi, putra Shah Iran, yang telah tinggal di AS sejak 1978 dan kini menyebut dirinya sebagai Putra Mahkota.
Reza menggalang kekuatan perubahan dengan dukungan dari Amerika Serikat dan Israel, memicu kontroversi baru di tengah rakyat Iran.
Demonstrasi disebut terpola, masif, dan penuh kekerasan.
Presiden AS saat ini, Donald Trump, secara terbuka mendukung demonstran dan bahkan mengancam menyerang Iran jika pemerintah Iran menindas aksi tersebut.
" AS siap membantu," kata Trump dalam pidatonya di Detroit Economic Club pada 13 Januari 2026, yang juga diunggah ke platform Truth Social.
Trump mendorong para demonstran—yang disebutnya patriot—untuk menguasai institusi pemerintahan Iran.
Namun jika AS benar-benar melakukan intervensi militer, jalan tersebut diperkirakan tidak mudah.
Iran telah memperkuat teknologi pertahanannya dan masyarakat masih menyimpan memori kelam atas dukungan AS terhadap rezim Shah di masa lalu.
Pertarungan Identitas: Antara Republik Islam dan Bayangan Monarki
Kemunculan kembali Reza Pahlavi justru membangkitkan ingatan rakyat terhadap kekuasaan otoriter ayahnya.
Dukungan terbuka dari AS dan Israel kepada Pahlavi muda juga menciptakan persepsi negatif: kembalinya sistem kerajaan sekuler dan boneka asing.
Saat ini, krisis di Iran tidak hanya menjadi isu politik dan ekonomi, tetapi juga medan pertarungan memori sejarah, kedaulatan, dan identitas nasional.
- Penulis :
- Gerry Eka
- Editor :
- Tria Dianti
