Pantau - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dijadwalkan memberikan penjelasan resmi di parlemen hari ini terkait isu perbatasan dengan Indonesia di kawasan Sabah–Kalimantan Utara, setelah mencuatnya tudingan bahwa Malaysia menyerahkan 5.207 hektare lahan kepada Indonesia.
Anwar: Isu Tidak Berdasar, Harus Diluruskan
PM Anwar menegaskan bahwa informasi tersebut keliru dan dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kebebasan berbicara oleh pihak oposisi.
Ia menyatakan pentingnya meluruskan kesalahpahaman di hadapan masyarakat dan lembaga legislatif.
Sesi penerangan khusus di parlemen ini ditujukan untuk memberikan jawaban atas isu sensitif menyangkut kedaulatan nasional dan persepsi publik terhadap integritas wilayah Malaysia.
Klarifikasi Resmi Pemerintah Malaysia
Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kurup, menyampaikan bahwa:
Tidak ada pemberian lahan sebagai kompensasi atas masuknya tiga desa di wilayah Nunukan, Kalimantan Utara, ke dalam wilayah Malaysia.
Negosiasi soal Outstanding Boundary Problem (OBP) dilakukan secara harmonis, tanpa dasar kompensasi atau tukar wilayah.
Pemerintah Malaysia tetap memegang prinsip kedaulatan dan komitmen terhadap penyelesaian damai sesuai hukum internasional.
Isu Perbatasan dan Respons Indonesia
Wilayah Sabah dan Kalimantan Utara memang menjadi salah satu titik strategis dan sensitif dalam hubungan bilateral Indonesia–Malaysia.
Meskipun proses penegasan batas wilayah terus berjalan, isu perbatasan kerap memicu spekulasi publik, terutama terkait peta dan pengelolaan desa-desa perbatasan.
Pihak Istana di Indonesia juga telah menanggapi isu ini, menegaskan bahwa belum ada keputusan final dan bahwa jalur diplomatik sedang ditempuh secara aktif.
Indonesia menyatakan pendekatan kooperatif akan terus menjadi strategi utama dalam menyelesaikan potensi sengketa wilayah dengan Malaysia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
