Pantau - Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa Rusia dan Amerika Serikat masih terus melaksanakan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan bilateral di Anchorage, Alaska, pada tahun sebelumnya, meskipun ketegangan antara kedua negara masih berlangsung, terutama terkait konflik di Ukraina.
“Semangat Anchorage” dan Upaya Penyelesaian Konflik Ukraina
Dalam konferensi pers di Moskow pada Senin, 9 Februari 2026, Peskov menegaskan komitmen Rusia untuk terus mendorong penyelesaian damai atas konflik Ukraina.
"Pekerjaan terus berlanjut," ujar Peskov, merujuk pada implementasi kesepakatan Anchorage.
Ia menyebut adanya “semangat Anchorage” yang menggambarkan serangkaian pemahaman bersama antara Moskow dan Washington.
"Pemahaman yang dicapai di Anchorage ini sangat mendasar, dan mampu memajukan proses penyelesaian serta memungkinkan terobosan," ungkapnya.
Peskov juga menekankan bahwa proses negosiasi dan diskusi terkait konflik sebaiknya dilakukan secara tertutup, tanpa campur tangan tekanan publik dan opini media internasional.
Selain itu, ia menyatakan bahwa Rusia masih menunggu tanggapan atas usulan Presiden Vladimir Putin untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan di AS sebagai kontribusi terhadap keanggotaan Dewan Perdamaian yang dipromosikan oleh Amerika Serikat.
Kekecewaan Rusia dan Kritik terhadap Kebijakan AS
Di hari yang sama, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov turut menyampaikan kritik keras terhadap sikap terbaru AS yang dinilai tidak lagi mendukung usulan yang telah disepakati dalam pertemuan Anchorage.
"Selain fakta bahwa mereka konon mengusulkan sesuatu mengenai Ukraina dan kami siap, dan sekarang mereka tidak siap, kami juga tidak melihat masa depan yang cerah di bidang ekonomi," ujar Lavrov.
Sementara itu, Kremlin juga mengecam keras kebijakan sanksi AS terhadap Kuba, menyebutnya sebagai “taktik mencekik” yang memperburuk kondisi kemanusiaan di negara tersebut.
Peskov mengungkapkan bahwa Rusia sedang menjalin dialog aktif dengan pemerintah Kuba untuk mencari solusi bantuan yang memungkinkan.
Ia menyoroti krisis bahan bakar yang terjadi di Havana setelah operasi militer AS pada 3 Januari 2026 di Venezuela untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro, yang merupakan salah satu pemasok minyak utama bagi Kuba.
Sebagai tambahan, pada 29 Januari 2026, pemerintah AS menerbitkan perintah eksekutif yang menetapkan bea masuk atas barang dari negara-negara pemasok minyak ke Kuba serta menyatakan keadaan darurat nasional atas dasar ancaman yang dituduhkan dari negara tersebut.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
