Pantau - Kementerian Luar Negeri China menyatakan larangan ekspor barang dwiguna kepada 20 entitas terkait pertahanan Jepang dan 20 entitas lain dalam daftar pengawasan bertujuan mencegah remiliterisasi serta ambisi kepemilikan senjata nuklir Jepang.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menyampaikan, "Tujuannya adalah untuk menghentikan upaya Jepang untuk melakukan remiliterisasi dan memiliki senjata nuklir. Apa yang dilakukan China sepenuhnya sah, dibenarkan, dan sesuai hukum,".
China melarang ekspor barang dwiguna yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer, termasuk unsur tanah jarang yang penting bagi produk berteknologi tinggi seperti kendaraan listrik dan senjata, sementara China mendominasi pasokan global mineral tersebut.
Kementerian Perdagangan China menyebut setiap kegiatan terkait harus segera dihentikan dan organisasi serta individu di luar negeri dilarang mengekspor barang dwiguna asal China ke entitas tersebut karena dinilai "terlibat dalam meningkatkan kemampuan militer Jepang.".
Mao Ning menegaskan, "Hal tersebut dilakukan untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasional serta memenuhi kewajiban internasional seperti nonproliferasi nuklir, China mengambil langkah-langkah ini sesuai dengan hukum dan peraturan,".
Anak perusahaan Mitsubishi Heavy Industries Ltd. dan Kawasaki Heavy Industries Ltd. termasuk dalam entitas yang ditambahkan dalam daftar larangan ekspor.
Dalam daftar pantauan ekspor juga tercantum perusahaan seperti Subaru Corp., TDK Corp., dan Hino Motors Ltd., serta Akademi Pertahanan Nasional Jepang dan Badan Eksplorasi Ruang Angkasa Jepang, sementara daftar pantauan mencakup Institut Sains Tokyo.
Kementerian menyebut langkah tersebut untuk mengekang "remiliterisasi" dan ambisi nuklir Jepang serta dinilai "sepenuhnya dibenarkan, masuk akal, dan sah.".
Disebutkan hanya sejumlah kecil entitas Jepang yang menjadi sasaran sehingga "pertukaran ekonomi dan perdagangan normal" antara kedua negara tidak akan terpengaruh.
Kementerian juga menyatakan, "Entitas Jepang yang bertindak dengan itikad baik dan mematuhi hukum sama sekali tidak perlu khawatir,".
Perselisihan diplomatik bermula dari pernyataan Perdana Menteri Jepang Takaichi di parlemen pada November yang mengisyaratkan bahwa serangan terhadap Taiwan dapat memicu respons pasukan pertahanan Jepang.
Pemerintah Jepang telah melayangkan protes dan Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Kei Sato menyebut langkah China tersebut "sama sekali tidak dapat diterima dan sangat disesalkan.".
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
