Pantau - Pemerintah China menyatakan tetap mendukung dialog sebagai opsi penyelesaian konflik Ukraina yang telah berlangsung selama empat tahun di tengah seruan gencatan senjata dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan, "Posisi China mengenai krisis Ukraina konsisten dan jelas. Kami mendukung semua upaya perdamaian, baru-baru ini, pintu dialog mengenai krisis Ukraina akhirnya terbuka, dan ada momentum dialog yang berkelanjutan,".
Ia menegaskan, "Dialog dan negosiasi adalah satu-satunya jalan keluar yang layak dari krisis Ukraina. Kami harap para pihak dapat memanfaatkan kesempatan ini dan mencapai kesepakatan perdamaian yang komprehensif, tahan lama, dan mengikat,".
Mao Ning menambahkan, "Posisi China mengenai krisis Ukraina adalah objektif dan adil, yang dapat dilihat oleh semua orang. Kami telah aktif berupaya mempromosikan pembicaraan untuk perdamaian dan mengakhiri pertempuran,".
China juga menegaskan tidak pernah memicu konflik atau mencari keuntungan dari krisis serta tidak bersedia menjadi pihak yang disalahkan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kembali menyerukan gencatan senjata segera, penuh, dan tanpa syarat sebagai langkah awal menuju perdamaian yang adil dan langgeng.
Ia menegaskan bahwa perdamaian adil "maka perdamaian tersebut harus sejalan dengan Piagam PBB, hukum internasional, dan resolusi-resolusi PBB yang relevan, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial Ukraina.".
Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi yang mendesak perdamaian komprehensif, adil, dan berkelanjutan di Ukraina dengan 107 suara setuju, 12 menolak, dan 51 abstain.
Rusia termasuk negara yang menolak resolusi tersebut, sementara Amerika Serikat abstain.
Resolusi yang diusulkan Ukraina dan didukung 46 negara menyoroti dampak perang serta menyatakan "keprihatinan mendalam" atas serangan Rusia terhadap "warga sipil, obyek sipil, dan infrastruktur energi kritis".
Resolusi itu juga mendorong "gencatan senjata segera, penuh, dan tanpa syarat" serta "pertukaran tahanan perang secara menyeluruh, pembebasan semua orang yang ditahan secara tidak sah, dan pemulangan semua warga sipil yang dipindahkan atau dideportasi secara paksa, termasuk anak-anak".
Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Mariana Betsa mengecam usulan perubahan naskah oleh AS sebagai "sangat memprihatinkan dan tak bisa diterima".
Deputi Wakil Tetap AS untuk PBB Tammy Bruce menyatakan terdapat bahasa dalam resolusi yang "mungkin dapat mengalihkan perhatian dari negosiasi yang berjalan" dan "tidak mendukung diskusi terkait luasnya kemungkinan langkah diplomatik yang dapat membuka jalan menuju perdamaian yang langgeng".
- Penulis :
- Aditya Yohan
