Pantau - Eskalasi konflik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel pada awal Maret 2026 dinilai berpotensi berkembang menjadi perang tanpa akhir baru di Timur Tengah setelah operasi militer bertajuk Operation Epic Fury dilancarkan pada 28 Februari 2026.
Artikel telaah tersebut dibuka dengan pernyataan, "Kini, pertanyaannya bukan lagi kapan perang berakhir, melainkan apakah kita siap menghadapi konsekuensi dari perang tanpa akhir yang baru ini?".
Langit Teheran pada awal Maret 2026 disebut dipenuhi asap hitam dari fasilitas strategis yang hancur akibat serangan yang membuka Kotak Pandora berupa konfrontasi militer langsung di jantung Republik Islam Iran.
Banyak pengamat menilai serangan itu bukan operasi terbatas melainkan awal dari "perang tanpa akhir" yang baru dengan risiko lebih luas, lebih dalam, dan lebih mematikan dibanding invasi Irak 2003.
Presiden Donald Trump menegaskan operasi tersebut sebagai langkah pre-emptive untuk menghentikan program nuklir Iran yang diklaim telah mencapai titik kritis.
Di sisi lain, artikel tersebut menilai terdapat aroma politik domestik di balik keputusan itu di tengah tingkat kepuasan publik stagnan di angka 42 persen dan tantangan ekonomi dalam negeri.
Strategi rally-around-the-flag disebut sebagai pilihan untuk mengonsolidasikan kekuasaan meski tindakan terhadap Iran dinilai berpotensi menjadi bumerang.
Berbeda dengan Irak era Saddam Hussein, Iran dinilai memiliki kedalaman strategis dan jaringan proksi yang lebih kuat sehingga tidak mudah dilumpuhkan.
Kematian Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan awal disebut mungkin melemahkan komando pusat secara temporer namun justru menyatukan faksi-faksi internal yang sebelumnya bertikai.
Artikel tersebut menyebut kematian pemimpin saat menjalankan tugas menjadi katalisator emosional yang kuat dan memperkecil peluang munculnya pemberontakan internal.
Harapan bahwa rakyat akan bangkit menggulingkan rezim dinilai kecil karena serangan luar cenderung menyatukan masyarakat menghadapi musuh bersama.
Republik Islam Iran disebut bukan kediktatoran satu orang melainkan sistem institusional berlapis yang mencakup Korps Garda Revolusi Islam IRGC, Dewan Wali, Majelis Para Ahli, serta jaringan ulama dan birokrasi ideologis.
Konsep Velayat-e Faqih yang diletakkan Ayatollah Khomeini menempatkan keberlangsungan sistem di atas keselamatan individu dengan lembaga seperti IRGC dan Dewan Wali berfungsi sebagai sekring politik saat terjadi kekosongan kepemimpinan.
Sistem tersebut memungkinkan mesin militer Iran tetap melakukan serangan balasan masif meski terjadi kematian pemimpin tertinggi.
IRGC disebut telah bertransformasi menjadi kekuatan politik dan ekonomi besar sehingga runtuhnya Republik Islam berarti ancaman langsung bagi kepentingan institusi tersebut.
Skenario paling masuk akal pascakematian Khamenei dinilai bukan demokratisasi liberal melainkan militerisasi dengan konsolidasi kekuasaan de facto oleh IRGC.
Para komandan IRGC diperkirakan tidak akan membiarkan kekosongan komando diisi pihak lain demi menjaga keberlangsungan sistem yang telah dibangun selama puluhan tahun.
- Penulis :
- Aditya Yohan
