Pantau - Menteri Luar Negeri China Wang Yi menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk hidup tanpa perang serta berhak merasakan pembangunan yang damai seperti masyarakat di kawasan lain di dunia.
Pernyataan tersebut disampaikan Wang Yi saat menjawab pertanyaan dalam konferensi pers mengenai kebijakan diplomasi dan hubungan luar negeri China di Beijing.
Ia mengatakan, “Gejolak dan perang bukanlah takdir rakyat Palestina. Sama seperti rakyat di kawasan lain di dunia, Palestina juga memiliki hak yang sah untuk terbebas dari perang dan merasakan pembangunan yang damai.”
Palestina saat ini berada dalam masa pemulihan setelah konflik di Gaza selama dua tahun terakhir.
Perang di Gaza sejak Oktober 2023 dilaporkan telah menewaskan lebih dari 71.000 orang.
Korban tewas tersebut sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak.
Selain korban meninggal, lebih dari 171.000 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat konflik tersebut.
China Dukung Perjuangan Palestina
Wang Yi menegaskan bahwa China akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak nasional mereka.
Ia mengatakan, “Sebagai negara besar yang bertanggung jawab, China akan seperti biasa mendukung perjuangan adil Palestina dalam memperjuangkan hak-hak nasional yang sah, dan mendorong masyarakat internasional mengembalikan keadilan kepada rakyat Palestina.”
Ia juga menilai situasi di Gaza menyangkut batas dasar moralitas internasional.
Menurutnya, upaya masyarakat internasional untuk mendorong gencatan senjata di Gaza merupakan langkah yang patut disambut.
Wang Yi mengatakan, “Upaya masyarakat internasional untuk mendorong gencatan senjata di Gaza patut disambut baik, tetapi untuk mengokohkan gencatan senjata, mendorong rekonstruksi, dan selanjutnya menyelesaikan masalah Palestina secara menyeluruh dan berkelanjutan, masih diperlukan upaya tanpa henti.”
Solusi Dua Negara dan Peran PBB
Wang Yi menilai penyelesaian konflik Palestina hanya dapat dilakukan melalui satu solusi yang rasional dan diakui secara luas yaitu solusi dua negara.
Ia mengatakan, “Solusinya yaitu solusi dua negara. Segala pengaturan lain atau pembentukan mekanisme baru haruslah mendorong, bukan merusak solusi dua negara.”
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat internasional tidak dapat menerima jika masalah Palestina kembali dipinggirkan.
Menurutnya Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tanggung jawab penting dalam proses penyelesaian konflik tersebut.
Saat ini wilayah Gaza berada di bawah kewenangan Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Kewenangan tersebut diberikan setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pada 17 November 2025.
Resolusi tersebut memberikan mandat kepada anggota PBB dan Board of Peace untuk membentuk International Stabilization Force.
Gaza kemudian berada di bawah komando terpadu pasukan tersebut yang beroperasi dengan panduan strategis dari Board of Peace.
Pendanaan operasi tersebut berasal dari kontribusi sukarela para donor serta sumber pendanaan Board of Peace dan pemerintah.
Beberapa negara yang tergabung dalam Board of Peace antara lain Argentina, Armenia, Azerbaijan, Albania, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Kamboja, El Salvador, Mesir, Hungaria, Indonesia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turkiye, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Vietnam.
Board of Peace dipimpin oleh Amerika Serikat.
Palestina tidak termasuk dalam keanggotaan Board of Peace tersebut.
Sejumlah negara besar Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris juga tidak ikut dalam mekanisme tersebut.
Selain itu dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu China dan Rusia juga tidak menjadi bagian dari Board of Peace.
- Penulis :
- Gerry Eka
