Pantau - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyampaikan bahwa penyidik Polda Metro Jaya tengah mempelajari adanya laporan buntut pernyataan 'amplop kiai' Ketum PPP Suharso Monoarfa.
"Iya laporannya benar sudah diterima Polda Metro Jaya dan penyidik sedang mempelajarinya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Kamis (25/8/2022).
Zulpan menambahkan, laporan tersebut kini tengah ditangani Direskrimum Polda Metro Jaya. Penyidik segera mengagendakan pemanggilan kepada pelapor.
"Ya jelas nanti namanya laporan polisi yang diambil keterangan siapa pelapor," terang Zulpan.
Pascapemeriksaan nanti, kata Zulpan, penyidik juga akan mengundang Suharso selaku terlapor.
"Habis pelapor berikut dengan alat bukti pendukung baru nanti terlapor," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Waketum PPP Zainut Tauhid Sa’adi meminta masyarakat memahami isi pidato Ketum PPP Suharso Monoarfa di KPK yang menyinggung soal ‘ampolop kiai’.
“Hendaknya masyarakat membaca pidato Ketua Umum PPP Bapak Suharso Monoarfa secara utuh, tidak dipotong sebagaimana yang beredar dan menjadi viral di masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan salah penafsiran dan keluar dari konteks yang sebenarnya,” kata Zainut kepada wartawan, Sabtu (20/8/2022).
Zainut mengungkapkan, isi pidato Suharso ini memaparkan tentang gejala politik transkasional di masyarakat yang memunculkan praktik politik tidak sehat, mahal, dan cenderung koruptif.
Sehingga Zainut yang juga Wakil Menteri Agama (Wamenag) ini menilai isi pidato Suharso ini bukan untuk merendahkan harkat dan martabat siapapun, termasuk kiai.
“Pidato beliau sama sekali tidak ada niat untuk merendahkan harkat martabat siapa pun, utamanya para kiai dan pengasuh pondok pesantren. Beliau semata ingin mendudukkan persoalan yang selama ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, kata Zainut, isi pidato Suharso ini merespons pernyataan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardhiana yang mengatakan ‘jangan membenarkan hal biasa, namun membiasakan hal yang benar’.
Isi pidato Suharso ini juga menjawab sambutan dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang meminta PPP mesti jadi partai yang menjunjung tinggi Sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan mengedepankan keuangan yang mahakuasa.
“Beliau ingin mengatakan apakah yang biasa dilakukan oleh para santri, muhibbin, dan masyarakat ketika sowan kiai dengan memberi amplop (bisyaroh) itu termasuk perilaku yang membenarkan hal yang biasa atau membiasakan hal yang benar? Karena hal seperti itu sudah menjadi kelaziman di kalangan masyarakat pesantren sebagai bentuk penghormatan dan memuliakan guru atau kiai,” tutur Zainut.
“Dan apakah hal tersebut termasuk kategori perbuatan penyuapan atau korupsi? ‘Itu sesungguhnya mafhum mukhalafah dari apa yang disampaikan beliau, sebuah telaah kritis agar kita bijak dalam menilai sesuatu’,” lanjutnya.
Isi pidato Suharso ini, terang Zainut, juga menjawab pernyataan KPK perihal cara membangun sebuah sistem demokrasi yang hebat dan berintegritas. Maka untuk menjawabnya, Suharso mengilustrasikan dengan keadaan yang ada saat ini.
“Dengan memberikan tamsil atau ilustrasi seperti tersebut, Pak Ketum bermaksud ingin meyakinkan kepada KPK agar bisa memahami kondisi riil yang terjadi di masyarakat. Ada istilah yang juga beliau sampaikan bahwa setiap pemilu itu harus ada NPWP: nomor piro wani piro. Hal tersebut menggambarkan praktik politik transaksional di tengah masyarakat yang begitu terstruktur, sistematis, dan masif. Maka beliau minta kepada KPK untuk ikut memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program Politik Cerdas Bebas Korupsi,” ucapnya.
Karena itu, Zainut meminta agar pidato Suharso ini tidak lagi dijadikan polemik. Sebab, Suharso sudah minta maaf dan mengklarifikasi pernyataannya.
“Bapak Suharso Monoarfa sudah memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf secara tulus dan terbuka atas kekhilafannya membuat ilustrasi yang menurut beliau kurang tepat sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Untuk hal tersebut, saya mohon polemik ini untuk segera dihentikan dan disudahi agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlarut di masyarakat,” katanya.
"Iya laporannya benar sudah diterima Polda Metro Jaya dan penyidik sedang mempelajarinya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Kamis (25/8/2022).
Zulpan menambahkan, laporan tersebut kini tengah ditangani Direskrimum Polda Metro Jaya. Penyidik segera mengagendakan pemanggilan kepada pelapor.
"Ya jelas nanti namanya laporan polisi yang diambil keterangan siapa pelapor," terang Zulpan.
Pascapemeriksaan nanti, kata Zulpan, penyidik juga akan mengundang Suharso selaku terlapor.
"Habis pelapor berikut dengan alat bukti pendukung baru nanti terlapor," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Waketum PPP Zainut Tauhid Sa’adi meminta masyarakat memahami isi pidato Ketum PPP Suharso Monoarfa di KPK yang menyinggung soal ‘ampolop kiai’.
“Hendaknya masyarakat membaca pidato Ketua Umum PPP Bapak Suharso Monoarfa secara utuh, tidak dipotong sebagaimana yang beredar dan menjadi viral di masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan salah penafsiran dan keluar dari konteks yang sebenarnya,” kata Zainut kepada wartawan, Sabtu (20/8/2022).
Zainut mengungkapkan, isi pidato Suharso ini memaparkan tentang gejala politik transkasional di masyarakat yang memunculkan praktik politik tidak sehat, mahal, dan cenderung koruptif.
Sehingga Zainut yang juga Wakil Menteri Agama (Wamenag) ini menilai isi pidato Suharso ini bukan untuk merendahkan harkat dan martabat siapapun, termasuk kiai.
“Pidato beliau sama sekali tidak ada niat untuk merendahkan harkat martabat siapa pun, utamanya para kiai dan pengasuh pondok pesantren. Beliau semata ingin mendudukkan persoalan yang selama ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, kata Zainut, isi pidato Suharso ini merespons pernyataan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardhiana yang mengatakan ‘jangan membenarkan hal biasa, namun membiasakan hal yang benar’.
Isi pidato Suharso ini juga menjawab sambutan dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang meminta PPP mesti jadi partai yang menjunjung tinggi Sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan mengedepankan keuangan yang mahakuasa.
“Beliau ingin mengatakan apakah yang biasa dilakukan oleh para santri, muhibbin, dan masyarakat ketika sowan kiai dengan memberi amplop (bisyaroh) itu termasuk perilaku yang membenarkan hal yang biasa atau membiasakan hal yang benar? Karena hal seperti itu sudah menjadi kelaziman di kalangan masyarakat pesantren sebagai bentuk penghormatan dan memuliakan guru atau kiai,” tutur Zainut.
“Dan apakah hal tersebut termasuk kategori perbuatan penyuapan atau korupsi? ‘Itu sesungguhnya mafhum mukhalafah dari apa yang disampaikan beliau, sebuah telaah kritis agar kita bijak dalam menilai sesuatu’,” lanjutnya.
Isi pidato Suharso ini, terang Zainut, juga menjawab pernyataan KPK perihal cara membangun sebuah sistem demokrasi yang hebat dan berintegritas. Maka untuk menjawabnya, Suharso mengilustrasikan dengan keadaan yang ada saat ini.
“Dengan memberikan tamsil atau ilustrasi seperti tersebut, Pak Ketum bermaksud ingin meyakinkan kepada KPK agar bisa memahami kondisi riil yang terjadi di masyarakat. Ada istilah yang juga beliau sampaikan bahwa setiap pemilu itu harus ada NPWP: nomor piro wani piro. Hal tersebut menggambarkan praktik politik transaksional di tengah masyarakat yang begitu terstruktur, sistematis, dan masif. Maka beliau minta kepada KPK untuk ikut memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program Politik Cerdas Bebas Korupsi,” ucapnya.
Karena itu, Zainut meminta agar pidato Suharso ini tidak lagi dijadikan polemik. Sebab, Suharso sudah minta maaf dan mengklarifikasi pernyataannya.
“Bapak Suharso Monoarfa sudah memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf secara tulus dan terbuka atas kekhilafannya membuat ilustrasi yang menurut beliau kurang tepat sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Untuk hal tersebut, saya mohon polemik ini untuk segera dihentikan dan disudahi agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlarut di masyarakat,” katanya.
- Penulis :
- khaliedmalvino
