Pantau - Komisi III DPR RI mendukung KPK memanggil bekas pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo hari ini. KPK diketahui akan memeriksa ayah dari Mario Dandy Satrio terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebesar Rp56 miiliar.
"Sangat mendukung apa yang dilakukan KPK untuk mengklarifikasi harta milik ayah dari perkara Mario Dandy. Agar publik tak bertanya-tanya," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, kepada wartawan, Selasa (28/2/2023).
Legislator NasDem ini menyebut, tak wajar jika Rafael Alun hanya mengandalkan pemasukan sebagai aparatur sipil negara (ASN) sementara harta yang dimiliki mencapai Rp56 miliar. Namun, kata Sahroni, harta itu bisa saja berasal dari bisnis milik Rafael Alun.
"Tidak wajar kalau dia hanya sebatas pegawai negeri. Tapi kita tidak tahu apakah yang bersangkutan punya bisnis lain terkait harta yang besar tersebut. Maka, itu KPK memanggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi," katanya.
Hal senada juga disampaikan Habiburokhman yang mendukung KPK mengusut harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp56 miliar tersebut. Legislator Gerindra ini mendesak agar Rafael Alun membeberkan asal-usul harta kekayaan yang menuai polemik publik.
"Bagus KPK memanggil saudara Rafael untuk menjawab pertanyaan publik, apakah hartanya diperoleh secara sah atau tidak. Kami menilai KPK sangat peka dan responsif, ini benar-benar bermakna positif," kata Habiburokhman.
Dia juga meminta publik menghormati asas praduga tidak bersalah. Dia meminta publik tidak menghakimi sebelum ada klarifikasi detail dari KPK.
"Kita tunggu kerja aparat penegak hukum, dan jangan kita menghakimi terlalu dini. Kita nggak bisa lihat jabatan dia, mungkin pasangannya punya usaha yang menghasilkan untung besar. Tapi silakan saja dia buktikan dari mana saja kekayaannya tersebut," katanya.
"Sangat mendukung apa yang dilakukan KPK untuk mengklarifikasi harta milik ayah dari perkara Mario Dandy. Agar publik tak bertanya-tanya," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, kepada wartawan, Selasa (28/2/2023).
Legislator NasDem ini menyebut, tak wajar jika Rafael Alun hanya mengandalkan pemasukan sebagai aparatur sipil negara (ASN) sementara harta yang dimiliki mencapai Rp56 miliar. Namun, kata Sahroni, harta itu bisa saja berasal dari bisnis milik Rafael Alun.
"Tidak wajar kalau dia hanya sebatas pegawai negeri. Tapi kita tidak tahu apakah yang bersangkutan punya bisnis lain terkait harta yang besar tersebut. Maka, itu KPK memanggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi," katanya.
Hal senada juga disampaikan Habiburokhman yang mendukung KPK mengusut harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp56 miliar tersebut. Legislator Gerindra ini mendesak agar Rafael Alun membeberkan asal-usul harta kekayaan yang menuai polemik publik.
"Bagus KPK memanggil saudara Rafael untuk menjawab pertanyaan publik, apakah hartanya diperoleh secara sah atau tidak. Kami menilai KPK sangat peka dan responsif, ini benar-benar bermakna positif," kata Habiburokhman.
Dia juga meminta publik menghormati asas praduga tidak bersalah. Dia meminta publik tidak menghakimi sebelum ada klarifikasi detail dari KPK.
"Kita tunggu kerja aparat penegak hukum, dan jangan kita menghakimi terlalu dini. Kita nggak bisa lihat jabatan dia, mungkin pasangannya punya usaha yang menghasilkan untung besar. Tapi silakan saja dia buktikan dari mana saja kekayaannya tersebut," katanya.
#LHKPN#Habiburokhman#Komisi Pemberantasan Korupsi#Dipanggil KPK#Pemeriksaan KPK#Harta Kekayaan#Ahmad Sahroni#Komisi III DPR RI
- Penulis :
- khaliedmalvino
