Pantau - Ketua Umum Pergerakan Pelajar Mahasiswa (PPM) Rimbo Bugis meminta pihak kepolisian segera memeriksa Kepala Kantor Perwakilan Buru Selatan di Jakarta, Aidil Akbar Souwakil alias Adi dalam dugaan pemalsuan tanda tangan terhadap saudara AS.
Menurut Rimbo, pemalsuan tanda tangan ini merupakan sebuah pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi pidana.
"Sebagai generasi muda Maluku saya prihatin membaca berita yang beredar beberapa hari terakhir terkait dengan pemalsuan tanda tangan yang diduga melibatkan Kepala Perwakilan Buru Selatan di Jakarta," kata Rimbo Bugis saat di Kantor DPP IMM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023).
Pengurus DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini juga menuturkan, perilaku pemalsuan tanda tangan tersebut tak pantas dilakukan seorang birokrat muda, apalagi dilakukan untuk kepentingan memperkaya diri dengan mengeksploitasi tanda tangan orang lain.
"Kita mendorong agar pihak penegak hukum bisa memproses masalah ini agar birokrasi kita bisa bersih dari praktek-praktek semacam ini," tandasnya.
Menurut Rimbo, kalau terbukti benar yang bersangkutan telah melakukan pemalsuan tanda tangan, maka Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa harus bisa memberikan sangsi berat.
"Saya kira Bupati Buru Selatan jangan berdiam diri dalam urusan ini. Ini masalah serius karena menyangkut dengan pemalsuan dokumen negara yang dilindungi oleh undang-undang," pungkasnya.
Selanjutnya, Rimbo akan berkordinasi dengan beberapa teman Maluku di Jakarta untuk mendorong agar masalah ini ke ranah hukum.
Tak hanya itu, magister Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah itu juga mengaku siap mengkonsolidasi aksi usai lebaran nanti.
Menurut Rimbo, pemalsuan tanda tangan ini merupakan sebuah pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi pidana.
"Sebagai generasi muda Maluku saya prihatin membaca berita yang beredar beberapa hari terakhir terkait dengan pemalsuan tanda tangan yang diduga melibatkan Kepala Perwakilan Buru Selatan di Jakarta," kata Rimbo Bugis saat di Kantor DPP IMM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023).
Pengurus DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini juga menuturkan, perilaku pemalsuan tanda tangan tersebut tak pantas dilakukan seorang birokrat muda, apalagi dilakukan untuk kepentingan memperkaya diri dengan mengeksploitasi tanda tangan orang lain.
"Kita mendorong agar pihak penegak hukum bisa memproses masalah ini agar birokrasi kita bisa bersih dari praktek-praktek semacam ini," tandasnya.
Menurut Rimbo, kalau terbukti benar yang bersangkutan telah melakukan pemalsuan tanda tangan, maka Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa harus bisa memberikan sangsi berat.
"Saya kira Bupati Buru Selatan jangan berdiam diri dalam urusan ini. Ini masalah serius karena menyangkut dengan pemalsuan dokumen negara yang dilindungi oleh undang-undang," pungkasnya.
Selanjutnya, Rimbo akan berkordinasi dengan beberapa teman Maluku di Jakarta untuk mendorong agar masalah ini ke ranah hukum.
Tak hanya itu, magister Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah itu juga mengaku siap mengkonsolidasi aksi usai lebaran nanti.
- Penulis :
- khaliedmalvino
