Pantau - Eks Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan yang dibuat Indonesia Police Watch (IPW) itu, terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi sekitar Rp100 miliar. Selain Ganjar, Direktur Utama Bank Jateng inisial S juga dilaporkan ke komisi antirasuah.
Ketua Harian DPP Inakor Rolly Wenas mengatakan, dugaan permainan antara kepala daerah dengan bank daerah juga terjadi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Pihak yang diduga dekat dengan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, TL, diduga menerima aliran kredit sekitar Rp 300 miliar. Selain proses pencairannya yang dinilai tak wajar, pembayaran agunan kredit tersebut dianggap telah macet.
"Kasus dugaan kredit macet Bank Sulutgo ratusan miliar tidak hanya menguak praktik perbankan yang berisiko tinggi tetapi juga memperlihatkan koneksi politik yang mungkin mempengaruhi keputusan perbankan, khususnya keterkaitan dengan Olly Dondokambey, Gubernur Sulawesi Utara," ujar Ketua Harian DPP Inakor Rolly Wenas, kepada wartawan, Jumat (8/3/2024).
Adapun pencairan kredit Rp300 miliar tersebut, kata Rolly menggunakan tiga perusahaan. Pencairan juga dilakukan melalui tiga wilayah Bank Sulutgo yang berbeda.
Salah seorang direktur dari perusahaan yang menerima kucuran kredit, lanjut Rolly, merasa janggal dengan besaran kredit yang diberikan.
Apalagi, kata dia, nilai kredit Rp175 miliar untuk pembiayaan proyek, jaminan asetnya hanya senilai Rp81 miliar.
"Hasil perhitungan kami, tunggakan pokok sudah sebesar Rp164 miliar lalu ditambah tunggakan bunga sebesar Rp26 miliaran. Jadi total mencapai Rp190,7 miliar," tutur Rolly.
"Tindakan yang diperlukan sekarang adalah reformasi dalam sistem pemberian kredit dan pengelolaan risiko di perbankan, serta peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan," imbuhnya.
Publik, kata dia, menuntut akuntabilitas dalam persoalan ini. Serta menunggu langkah-langkah konkret seluruh pihak terkait, termasuk penegak hukum. Ini guna memastikan integritas ekonomi dan finansial.
"Penting bagi partai PDI-P dan pemerintah daerah untuk merespons situasi ini dengan serius, mengambil tindakan yang transparan dan bertanggung jawab untuk mengatasi akar masalah," kata Rolly.
"Ini termasuk kerja sama dengan penegak hukum untuk menginvestigasi kasus ini secara menyeluruh, dan memastikan bahwa praktik perbankan di masa depan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi. Kredibilitas politik dan kepercayaan publik pada stake dapat dipulihkan melalui tindakan yang tegas dan terbuka," lanjut dia.
Lebih lanjut, Rolly mengatakan bahwa persoalan dugaan kredit macet ini lebih dari sekedar isu finansial. Tapi juga adalah masalah kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi. Dampaknya terhadap nasabah Bank Sulutgo, perekonomian, serta pemerintah lokal yang dituntut tindakan segera untuk mengembalikan kepercayaan dalam sistem perbankan.
"Ini menegaskan pentingnya kebijakan yang memprioritaskan kepentingan publik dan kestabilan ekonomi di atas segalanya," tandasnya.
- Penulis :
- Rizki
