Pantau - Uni Eropa mempertimbangkan usul Russian Agricultural Bank mendirikan anak perusahaan, sehingga bank itu bisa kembali terlibat dalam jaringan keuangan global.
Demikian dilaporkan oleh Financial Times pada Senin (4/7/2023).
Tujuan langkah Uni Eropa itu untuk menjaga Perjanjian Pangan Laut Hitam terus berjalan sehingga Ukraina bisa tetap mengekspor komoditas pangannya ke pasar internasional dan mencegah krisis pangan global.
Komisi Eropa belum menanggapi laporan Financial Times ini.
Sebelumnya Russian Agricultural Bank yang dimiliki pemerintah Rusia terkena sanksi akibat konflik Rusia dan Ukraina sehingga tidak bisa menggunakan sistem tukar pesan keuangan global, SWIFT.
Oleh karena itu, usul yang disampaikan pemerintah Rusia melalui diskusi yang difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut mengusahakan agar sebuah unit usaha baru bank tersebut bisa menangani pembayaran ekspor pangan Ukraina menggunakan SWIFT.
Pemerintah Rusia pekan lalu menyatakan tidak memiliki alasan memperpanjang pelaksanaan Perjanjian Pangan Laut Hitam, yang menjamin keamanan produk ekspor biji-bijian Ukraina yang melewati perairan yang dikuasai Rusia, karena negara-negara Barat bertindak ‘keterlaluan’ lewat kesepakatan tersebut.
Perjanjian yang difasilitasi PBB dan Turki pada Juli 2022 tersebut awalnya hanya berlaku berlaku selama 120 hari, namun sudah tiga kali diperpanjang dan akan habis masa berlakunya bulan ini.
Melalui perjanjian ini, Ukraina bisa mengekspor lebih dari 32 juta ton komoditas pangan, yang sebagian besar berupa jagung dan gandum.
Ukraina dan Rusia adalah aktor utama dalam pasar biji-bijian dan minyak biji-bijian global.
Pemerintah Rusia menegaskan bahwa mereka pesimistis terhadap usaha memperbarui kesepakatan tersebut karena tidak ada perkembangan dalam pelaksanaan perjanjian penyerta yang berkaitan dengan ekspor komoditas dari Rusia.
Sementara itu, Olha Trofimtseva, duta besar keliling Kementerian Luar Negeri Ukraina, menanggapi laporan koran tersebut dengan menyatakan Uni Eropa hanya berusaha memfasilitasi perjanjian tersebut.
“Di satu sisi, setiap kesempatan untuk ekspor produk pertanian adalah hal baik. Di sisi lain, memberikan kelonggaran kepada pemeras sama artinya dengan mendukung mereka melanjutkan aksinya,” katanya melalui aplikasi pesan Telegram.
Demikian dilaporkan oleh Financial Times pada Senin (4/7/2023).
Tujuan langkah Uni Eropa itu untuk menjaga Perjanjian Pangan Laut Hitam terus berjalan sehingga Ukraina bisa tetap mengekspor komoditas pangannya ke pasar internasional dan mencegah krisis pangan global.
Komisi Eropa belum menanggapi laporan Financial Times ini.
Sebelumnya Russian Agricultural Bank yang dimiliki pemerintah Rusia terkena sanksi akibat konflik Rusia dan Ukraina sehingga tidak bisa menggunakan sistem tukar pesan keuangan global, SWIFT.
Oleh karena itu, usul yang disampaikan pemerintah Rusia melalui diskusi yang difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut mengusahakan agar sebuah unit usaha baru bank tersebut bisa menangani pembayaran ekspor pangan Ukraina menggunakan SWIFT.
Pemerintah Rusia pekan lalu menyatakan tidak memiliki alasan memperpanjang pelaksanaan Perjanjian Pangan Laut Hitam, yang menjamin keamanan produk ekspor biji-bijian Ukraina yang melewati perairan yang dikuasai Rusia, karena negara-negara Barat bertindak ‘keterlaluan’ lewat kesepakatan tersebut.
Perjanjian yang difasilitasi PBB dan Turki pada Juli 2022 tersebut awalnya hanya berlaku berlaku selama 120 hari, namun sudah tiga kali diperpanjang dan akan habis masa berlakunya bulan ini.
Melalui perjanjian ini, Ukraina bisa mengekspor lebih dari 32 juta ton komoditas pangan, yang sebagian besar berupa jagung dan gandum.
Ukraina dan Rusia adalah aktor utama dalam pasar biji-bijian dan minyak biji-bijian global.
Pemerintah Rusia menegaskan bahwa mereka pesimistis terhadap usaha memperbarui kesepakatan tersebut karena tidak ada perkembangan dalam pelaksanaan perjanjian penyerta yang berkaitan dengan ekspor komoditas dari Rusia.
Sementara itu, Olha Trofimtseva, duta besar keliling Kementerian Luar Negeri Ukraina, menanggapi laporan koran tersebut dengan menyatakan Uni Eropa hanya berusaha memfasilitasi perjanjian tersebut.
“Di satu sisi, setiap kesempatan untuk ekspor produk pertanian adalah hal baik. Di sisi lain, memberikan kelonggaran kepada pemeras sama artinya dengan mendukung mereka melanjutkan aksinya,” katanya melalui aplikasi pesan Telegram.
- Penulis :
- Fadly Zikry
