Pantau - Sekitar 75.000 pegawai federal Amerika Serikat (AS) menyetujui program pensiun dini tertunda (deferred buyout) yang ditawarkan pemerintahan Donald Trump, menurut juru bicara Kantor Manajemen Personalia AS (OPM) pada Rabu (12/2/2025) malam.
Baca juga: Waduh! Trump Siapkan Skema Tarif Impor Balasan, Perdagangan Global Terancam
Program ini merupakan bagian dari upaya Trump memangkas 2,3 juta pegawai sipil, yang kerap ia kritik sebagai tidak efektif dan bias terhadapnya.
Selain itu, Trump juga telah memerintahkan lembaga pemerintah untuk menyiapkan pemangkasan tenaga kerja besar-besaran, dengan beberapa instansi mulai memberhentikan pegawai baru yang belum memiliki status pegawai tetap.
Sumber internal menyebut beberapa lembaga bahkan diminta bersiap untuk pemangkasan hingga 70 persen pegawai. Meski banyak pegawai menerima program pensiun dini ini, serikat pekerja menentang kebijakan tersebut.
Mereka memperingatkan Trump tak bisa dipercaya untuk memenuhi janji kompensasi bagi pegawai yang mengikuti program ini. Dalam skema pensiun dini, pegawai akan tetap menerima gaji dan tunjangan hingga Oktober 2025 tanpa perlu bekerja.
Namun, ada ketidakpastian karena undang-undang anggaran saat ini hanya berlaku hingga 14 Maret 2025, sehingga tak ada jaminan gaji tetap cair setelah tanggal tersebut.
Baca juga: Korea Selatan Siap Negosiasi Peningkatan Tarif Baja 25 Persen oleh AS
Trump menunjuk Elon Musk untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang baru dibentuk.
Musk ditugaskan untuk meninjau rekam keuangan dan kepegawaian guna memangkas $1 triliun dari anggaran federal, yang pada 2024 mencapai US$6,75 triliun (Rp103,275 kuadriliun).
Menariknya, gaji pegawai sipil federal hanya 5 persen dari total anggaran tersebut, sehingga pemangkasan pegawai dinilai bukan solusi utama bagi defisit anggaran AS. Dengan semakin banyaknya pegawai yang keluar, Trump terus menekan reformasi birokrasi.
Namun, serikat pekerja dan para pegawai federal masih mempertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar akan membawa efisiensi atau justru melemahkan layanan publik di AS.
Keputusan akhir soal anggaran dan masa depan pegawai federal kini tergantung pada Kongres dan pemerintahan Trump dalam beberapa bulan ke depan.
Sumber: REUTERS
- Penulis :
- Khalied Malvino
