Pantau - Dewan Nasional Korea Selatan yang dipimpin oposisi mengadopsi resolusi yang mendesak Presiden sementara Choi Sang-mok untuk menunjuk seorang hakim tambahan di Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan.
Tindakan ini muncul setelah MK Korea Selatan menunda keputusan mengenai keputusan Presiden sementara Choi yang menangguhkan penunjukan hakim konstitusi kesembilan.
Resolusi ini menggugah perhatian mengingat penunjukan hakim tambahan dinilai bisa mempengaruhi keputusan terkait pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, yang sedang menjalani uji kelayakan di MK Korea Selatan.
Keputusan penting ini sangat bergantung pada komposisi MK Korea Selatan yang kini kekurangan satu anggota, di mana enam suara hakim MK diperlukan untuk memutuskan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol.
Baca juga: Pengadilan Korea Selatan Setujui Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol
Pada Desember 2023, Choi memang telah menunjuk dua hakim baru, namun menunda penunjukan Hakim Ma Eun-hyuk yang direkomendasikan oleh Dewan Nasional. Choi mengklaim hal tersebut diperlukan untuk mencapai konsensus bipartisan.
Namun, hal ini menimbulkan perdebatan apakah penolakan Presiden sementara Choi untuk mengangkat hakim yang telah dipilih Dewan Nasional merupakan pelanggaran terhadap hak parlemen dalam memilih hakim sesuai dengan konstitusi negara.
Sejauh ini, pihak oposisi menganggap hal ini berpotensi melanggar konstitusi karena hak Dewan Nasional untuk menunjuk hakim dianggap telah diabaikan.
Sumber: Yonhap News Agency
- Penulis :
- Khalied Malvino
