Pantau - Majelis Nasional Vietnam pada Selasa (18/2/2025), menyetujui reformasi birokrasi besar-besaran yang akan memangkas hingga 20 persen lembaga pemerintah. Langkah ini diambil untuk menghemat anggaran negara dan meningkatkan efisiensi administrasi.
Baca juga:
Ogah Buka Data Sensitif, Komisioner Jaminan Sosial AS Mengundurkan Diri
Sebelumnya, DPR Vietnam telah mengesahkan amandemen Undang-Undang (UU) Organisasi Pemerintahan, membuka jalan bagi pemangkasan 15-20 persen lembaga negara. Kebijakan ini mencakup penghapusan lima kementerian, empat lembaga, serta lima saluran televisi milik negara.
"Langkah ini tidak hanya menghemat anggaran negara, tetapi yang lebih penting, meningkatkan efisiensi sistem pemerintahan," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam, To Lam, dalam sidang parlemen pekan lalu.
Meski disambut baik oleh investor, diplomat, dan pejabat, rencana ini diprediksi memicu kendala administrasi dalam jangka pendek. Namun, pemerintah menegaskan reformasi ini tak bakal berdampak pada persetujuan proyek investasi.
Baca juga:
Menhan AS Dukung Elon Musk Pangkas Pengeluaran Negara
Sebagai bagian dari perubahan besar ini, Kementerian Perencanaan dan Investasi, yang mengelola investasi asing, akan bergabung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Vietnam.
Sementara itu, Kementerian Transportasi akan dilebur dengan Kementerian Konstruksi. Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan juga akan digabung dengan Kementerian Pertanian (Kementan).
Reformasi ini sejalan dengan langkah penghematan pascapandemi yang diterapkan di berbagai negara, termasuk Argentina di bawah Presiden Javier Milei dan kebijakan yang direncanakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Baca juga:
Elon Musk Pimpin Upaya Efisiensi Anggaran Pemerintah AS, Termasuk USAID
Pada Januari 2025, media pemerintah Vietnam melaporkan kebijakan ini akan berdampak pada ratusan ribu aparatur sipil negara (ASN). Namun, rincian lebih lanjut belum diungkapkan.
"Pegawai yang berkinerja buruk harus dikeluarkan dari sistem. Lembaga negara tidak boleh menjadi tempat aman bagi pejabat yang tidak kompeten," ujar Wakil Perdana Menteri (PM) Nguyen Hoa Binh.
Pemerintah Vietnam kini sedang menyiapkan penerapan kebijakan ini secara bertahap guna memastikan transisi yang efektif tanpa mengganggu stabilitas ekonomi dan administrasi negara. REUTERS
- Penulis :
- Khalied Malvino
