Pantau - Elon Musk, yang kini memimpin upaya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengefisiens anggarani pemerintahan federal, memberikan pembaruan terkait hal tersebut pada Senin (3/2/2025).
Baca juga: Trump Tunjuk Elon Musk Pimpin Departemen Efisiensi Pemerintahan di AS
Dalam percakapan media sosial yang disiarkan melalui akun X-nya, Musk mengungkapkan bahwa timnya tengah berupaya menutup Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).
Musk, yang juga menjabat sebagai CEO Tesla dan SpaceX, memimpin Panel Pengurangan Biaya Pemerintah yang dikenal dengan nama Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).
Dalam percakapan itu, Musk menegaskan tujuan utama pihaknya adalah menutup USAID, sebuah lembaga yang bertanggung jawab memberikan bantuan internasional.
“USAID sudah tidak bisa diperbaiki,” ujar Musk, seraya menambahkan Presiden Trump sepakat bahwa lembaga ini harus ditutup.
Menurut laporan Reuters, pada Minggu (2/2/2025), pemerintahan Trump memecat dua pejabat keamanan tinggi di USAID setelah upaya mereka untuk menghalangi perwakilan DOGE mengakses bagian-bagian tertentu dari gedung tersebut.
USAID adalah penyumbang bantuan terbesar di dunia. Pada tahun fiskal 2023, AS mendistribusikan bantuan sebesar US$72 miliar (setara Rp1.152 triliun) yang mencakup berbagai bidang.
Mulai dari kesehatan wanita di zona konflik hingga akses air bersih, pengobatan HIV/AIDS, keamanan energi, dan kerja anti-korupsi. USAID juga menyumbangkan 42 persen dari seluruh bantuan kemanusiaan yang tercatat oleh PBB pada 2024.
Baca juga: Elon Musk Desak Hapus Lembaga Pelindung Konsumen AS
Namun, kekhawatiran muncul terkait akses Musk terhadap sistem keuangan AS yang mengelola lebih dari US$6 triliun (sekitar Rp96.000 triliun) per tahun untuk pembayaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga federal.
Sistem ini berisi data pribadi jutaan warga AS yang menerima pembayaran Jaminan Sosial, pengembalian pajak, dan dana lainnya dari pemerintah.
Peter Welch, anggota Komite Keuangan Senat dari Partai Demokrat, menuntut penjelasan mengapa Musk diberikan akses ke sistem pembayaran tersebut, yang dinilai melibatkan data sensitif pajak warga.
"Ini penyalahgunaan kekuasaan yang jelas oleh seorang birokrat yang tidak terpilih dan menunjukkan bahwa uang bisa membeli kekuasaan di Gedung Putih Trump," ujar Welch dalam pernyataannya.
Musk mendapat dukungan penuh dari Trump. Saat ditanya mengenai kinerja Musk, Trump mengatakan, "Dia seorang pemotong biaya besar. Terkadang kami tidak sepenuhnya setuju dengannya, tapi saya pikir dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat pintar dan fokus untuk memotong anggaran pemerintah federal."
Musk dan timnya telah diberi akses atau bahkan mengendalikan sejumlah sistem pemerintah. Reuters melaporkan, tim Musk yang bertugas mengelola agensi SDM pemerintah AS telah mengunci sistem komputer yang berisi data pribadi jutaan pegawai federal.
Musk juga cepat menempatkan para sekutunya di Kantor Manajemen Personalia (OPM) setelah Trump dilantik pada 20 Januari 2025. Sejak menjabat 11 hari yang lalu, Trump telah memulai transformasi masif dalam pemerintahan, memecat dan menyingkirkan ratusan PNS sebagai langkah pertama untuk mengefisiensikan birokrasi, hingga memposisikan lebih banyak pendukung setianya.
Sumber: REUTERS
- Penulis :
- Khalied Malvino
