Pantau – Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte resmi diterbangkan ke Den Haag, Belanda, untuk menghadapi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Penangkapan dan pemindahannya menuai reaksi keras, terutama dari putrinya, Wakil Presiden Sara Duterte.
"Hari ini adalah hari kelam bagi kedaulatan Filipina. Seorang mantan presiden kita diserahkan kepada kekuatan asing tanpa proses yang transparan," ujar Sara dalam pernyataan resminya seperti dilansir Manila Times, Rabu (12/3/2025).
Kronologi Penahanan
Duterte ditangkap pada Selasa pagi, berdasarkan surat perintah ICC terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang narkoba yang berlangsung selama kepemimpinannya (2016-2022). Kebijakan kontroversial itu menyebabkan ribuan kematian, banyak di antaranya dicurigai sebagai eksekusi di luar hukum.
Penangkapan berlangsung cepat. Interpol Manila menerima surat perintah penahanan, dan dalam hitungan jam, Duterte dibawa ke Pangkalan Udara Villamor. Dengan pengawalan ketat, ia diterbangkan ke Belanda menggunakan pesawat khusus.
Baca juga: Ini Sederet Poin Utama Dokumen Penangkapan Rodrigo Duterte
Saat pesawat lepas landas, ratusan pendukungnya berkumpul di luar rumahnya di Davao, meneriakkan tuntutan agar Duterte segera dibebaskan.
Reaksi Keluarga dan Pendukung
Di media sosial, putrinya, Veronica Duterte, membagikan video ayahnya yang tampak tenang tetapi mempertanyakan dasar hukum penangkapannya. "Apa kejahatan saya? Mengapa saya dibawa ke sini tanpa persetujuan saya?" kata Duterte dalam video tersebut.
Mantan penasihat hukumnya, Salvador Panelo, menyebut tindakan ini sebagai "pelanggaran hukum serius" karena Duterte tidak mendapatkan akses ke pengacaranya saat proses penangkapan berlangsung.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif era Duterte, Salvador Medialdea, menuding pemerintah Marcos Jr. gagal melindungi hak-hak dasar Duterte. "Dia bahkan tidak menerima dakwaan resmi sebelum dipindahkan. Semua ini diumumkan hanya melalui media," tegasnya.
Filipina dan ICC: Kontroversi Lama yang Terulang
Duterte menarik Filipina keluar dari ICC pada 2018 setelah pengadilan mulai menyelidiki kebijakan perang narkobanya. Namun, ICC menegaskan tetap memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang dilakukan saat Filipina masih menjadi anggota.
Keputusan pemerintah Filipina untuk mengekstradisi Duterte ke Belanda dinilai sebagai pergeseran kebijakan drastis. Beberapa analis politik menilai ini sebagai langkah strategis Presiden Marcos Jr. untuk menjaga hubungan baik dengan komunitas internasional.
Duterte di Belanda: Apa Selanjutnya?
Setibanya di Den Haag, Duterte akan ditempatkan dalam tahanan ICC. Proses hukum yang akan dihadapinya meliputi pembacaan dakwaan, sidang awal, dan kemungkinan persidangan penuh jika bukti yang diajukan cukup kuat.
Sejumlah kelompok hak asasi manusia di Eropa menyambut baik ekstradisi ini, menegaskan bahwa korban-korban perang narkoba akhirnya bisa mendapatkan keadilan.
Di sisi lain, diaspora Filipina di Eropa menggelar protes di depan markas ICC, menyatakan bahwa ini adalah bentuk campur tangan asing dalam urusan domestik Filipina.
Masa Depan Politik Filipina
Ketegangan meningkat di Filipina. Basis pendukung Duterte, yang masih kuat, bisa menjadi faktor yang memengaruhi stabilitas pemerintahan Marcos Jr. dalam waktu dekat. Keputusan untuk menyerahkan Duterte ke ICC bisa membawa dampak besar, tidak hanya dalam politik domestik tetapi juga dalam hubungan Filipina dengan dunia internasional.
- Penulis :
- Muhammad Rodhi
