Pantau - Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi menegaskan bahwa Iran akan melanjutkan pengayaan uranium di dalam negeri, sebagai bagian dari hak strategis dan kebijakan pertahanannya.
Pernyataan ini disampaikan Araghchi dalam rapat bersama anggota Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran pada Minggu, 25 Mei 2025.
Ia juga menyambut baik inisiatif peluncuran pusat pengayaan uranium di kawasan, yang menurutnya akan memperkuat kemandirian energi nuklir Iran.
Iran Tolak Tekanan, Komitmen pada Jalur Diplomasi
Dalam forum yang sama, Araghchi menekankan bahwa Iran tetap berkomitmen pada jalur diplomasi, termasuk melalui pembicaraan tidak langsung dengan Amerika Serikat.
Ia menegaskan bahwa Iran “tidak pernah meninggalkan meja perundingan,” namun juga tidak akan menerima negosiasi dalam suasana tekanan atau ancaman.
Peringatan keras disampaikan kepada negara-negara Eropa—yakni Prancis, Jerman, dan Inggris (E3)—agar tidak mengaktifkan mekanisme snapback yang terdapat dalam kesepakatan nuklir JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action).
Menurut Araghchi, aktivasi mekanisme tersebut akan memicu “tanggapan keras” dari Teheran.
Konteks JCPOA dan Perundingan Nuklir
JCPOA merupakan perjanjian nuklir yang ditandatangani Iran dengan enam negara besar dunia: Inggris, Prancis, Jerman, China, Rusia, dan Amerika Serikat.
Melalui mekanisme snapback dalam JCPOA, negara penandatangan dapat memulihkan seluruh sanksi internasional terhadap Iran jika dinilai melanggar perjanjian.
Sejak April, Iran dan AS telah menggelar lima putaran perundingan tidak langsung untuk membahas program nuklir dan pencabutan sanksi.
Tiga putaran dilakukan di Muscat, Oman, dan dua lainnya di Roma, Italia.
Namun, permintaan dari sejumlah pejabat AS agar Iran menghentikan seluruh pengayaan uranium ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Iran.
Araghchi menegaskan bahwa program nuklir Iran adalah bagian dari hak nasional dan akan terus dilanjutkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip internasional.
- Penulis :
- Balian Godfrey
