Ketegangan AS–China Meningkat Setelah Kebijakan Trump Batasi Mahasiswa Internasional dan Sasar Harvard

Pantau - Pemerintah China mendesak Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump untuk tetap melindungi hak-hak mahasiswa internasional, termasuk warga negara China, menyusul kebijakan pembatasan visa pelajar dan pencabutan sertifikasi terhadap Universitas Harvard.

China Protes, AS Perketat Akses dan Periksa Media Sosial Mahasiswa Asing

Permintaan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, yang menegaskan bahwa kerja sama pendidikan dan pertukaran akademik tidak boleh terganggu oleh ketegangan politik.

Desakan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, memerintahkan kedutaan dan konsulat AS untuk tidak mengeluarkan izin visa pelajar atau pertukaran mahasiswa tambahan hingga ada panduan lebih lanjut.

Langkah itu diambil sebagai kelanjutan dari keputusan Presiden Trump yang mencabut sertifikasi Harvard dalam program Student and Exchange Visitor Program (SEVP), yang secara langsung menghentikan penerimaan mahasiswa asing baru di kampus tersebut.

Selain itu, Departemen Luar Negeri AS berencana memperluas pemeriksaan media sosial terhadap seluruh aplikasi visa, memperketat pengawasan terhadap siapa yang masuk ke Amerika Serikat.

Juru bicara Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce, menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa setiap pendatang mematuhi hukum dan memberi kontribusi positif selama tinggal di AS.

Harvard Ajukan Gugatan, Mahasiswa Asing Diminta Pindah

Pencabutan sertifikasi Harvard menyusul pembekuan dana hibah federal senilai 2,2 miliar dolar AS, akibat universitas tersebut menolak menghapus program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.

Mahasiswa asing yang sudah terdaftar di Harvard pun diminta untuk pindah ke institusi lain agar tidak kehilangan status legal mereka di AS.

Pihak Harvard menentang kebijakan ini dan telah mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintahan Trump di pengadilan federal Boston.

Sementara itu, Marco Rubio menyebut bahwa ribuan visa telah dicabut sejak awal pemerintahan Trump, berdasarkan aturan yang memperbolehkan pengusiran warga asing bila dianggap bertentangan dengan kepentingan kebijakan luar negeri AS.

Ia juga menyatakan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas terkait Gaza menjadi salah satu sasaran utama dalam kebijakan pembatasan visa tersebut.