Korsel dan Korut Resmi Buka Akses Transportasi Kedua Negara

Pantau.com - Korea Utara dan Korea Selatan pada Rabu (26/12/2018) meresmikan proyek untuk menghubungkan kembali jalur kereta api dan jalan. Namun, pembangunan proyek itu tidak bisa dimulai jika sanksi-sanksi atas program nuklir dan peluru kendali Korea Utara masih berlaku.

Kedua pihak pada Oktober sepakat meluncurkan secara resmi proyek yang menghubungkan jalur kereta api dan jalan, yang terputus sejak Perang Korea 1950-1953. Kesepakatan itu memperlihatkan hubungan Korut dan Korsel tahun ini semakin cair.

Sebanyak 100 pejabat, politikus, dan anggota keluarga yang dulu mengungsi karena perang berangkat menggunakan sebuah kereta khusus untuk menghadiri acara peresmian proyek tersebut di Stasiun Panmun, yang terletak di kota perbatasan Kaesong.

Baca juga: Menuju Perdamaian, Duo Korea Hancurkan Pos Penjagaan di Perbatasan

Upacara tersebut dihadiri oleh delegasi Korea Utara yang beranggotakan 100 orang, juga beberapa pejabat dari Perserikatan Bangsa-bangsa, China, Rusia, dan Mongolia, demikian keterangan Kementerian Penyatuan Korea Selatan.

Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB memberikan dukungan untuk peresmian tersebut, kata beberapa pejabat Korea Selatan. Namun kata para pejabat itu, pengerjaan proyek tidak dapat dimulai sementara sanksi-sanksi yang berlaku saat ini menghalangi pengapalan produk-produk energi dan baja serta berbagai pasokan lainnya.

Baca juga: Jelang Kunjungan Bersejarah ke Korsel, Demam Masker Wajah Kim Jong Un Jadi Buah Bibir

"Banyak hal yang harus dilakukan sebelum kita bisa memulai pembangunan. Kedua pihak akan melakukan survei tambahan bersama-sama serta merancang proyek untuk satu atau dua tahun." kata Menteri Transportasi Korsel Kim Hyun-mee.

Upacara tersebut merupakan contoh berkelanjutan dari hubungan yang mencair antara Korea Utara dan Korea Selatan. Secara teknis, kedua Korea itu masih berada dalam situasi perang setelah konflik di antara mereka berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian perdamaian. Sejumlah prakarsa ekonomi utama telah terhambat karena kurang adanya kemajuan soal penghapusan senjata nuklir oleh Korea Utara.