Pantau - Pengamat transportasi dari Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Yudi Basuki, menilai bahwa jembatan timbang merupakan komponen penting dalam menjaga kualitas jalan dan mencegah kerusakan akibat kendaraan bermuatan berlebih.
Kendaraan Overload dan Jalan Rusak, Ini Solusinya
Dr. Yudi menyampaikan bahwa jembatan timbang adalah bagian dari aspek pemeliharaan jalan yang bertujuan untuk mengontrol beban kendaraan.
Dengan mengontrol beban tersebut, risiko kerusakan jalan dan jembatan dapat ditekan secara signifikan.
"Jembatan timbang mampu mencegah kendaraan bermuatan berlebih (overload)," ungkap Yudi.
Ia menyarankan agar pemerintah melakukan kajian mendalam untuk melihat apakah perlu dilakukan penambahan atau reaktivasi jembatan timbang yang sudah tidak berfungsi.
Selain jembatan timbang, ia juga menyoroti perlunya penertiban kendaraan ODOL (over dimension over load) secara sistematis.
Langkah lain yang perlu ditempuh meliputi pembuatan regulasi khusus, penyadaran kepada sopir dan pengusaha angkutan, serta penerapan teknologi untuk memantau beban kendaraan secara digital.
Daftar Jembatan Timbang Aktif di Jawa Tengah dan DIY
Kementerian Perhubungan telah mengaktifkan sejumlah jembatan timbang di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:
- Tanjung (Brebes)
- Subah (Batang)
- Sarang (Rembang)
- Banyudono (Boyolali)
- Klepu (Kabupaten Semarang)
- Ajibarang (Banyumas)
- Wanareja (Cilacap)
- Kulwaru (Kulonprogo)
- Kalitirto dan Tamanmartani (Sleman)
Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Yudi menyebut kondisi jalan di Jawa Tengah umumnya dalam kondisi baik hingga sedang.
Namun, masih ada ruas jalan yang mengalami kerusakan, seperti di wilayah Demak, Kudus, dan Blora.
Pemeliharaan Jalan dan Kesadaran Kolektif
Penyebab utama kerusakan jalan berasal dari dua faktor utama, yakni abrasi di wilayah pesisir serta kendaraan bermuatan berlebih.
Menurut Yudi, perlu dibuat skema pemeliharaan jalan yang baik agar infrastruktur tidak cepat rusak dan anggaran negara tidak terbuang sia-sia.
Terkait dengan kendaraan ODOL, ia menyarankan adanya regulasi dan penyadaran secara bertahap.
"Jalan adalah ruang publik yang dibiayai oleh pajak masyarakat. Maka harus digunakan secara adil dan bertanggung jawab," tegasnya.
Sosialisasi juga harus dilakukan tidak hanya kepada sopir kendaraan ODOL, tetapi juga kepada perusahaan angkutan dan masyarakat umum.
Ia menegaskan bahwa larangan langsung terhadap ODOL tidak realistis dan justru bisa menimbulkan kegaduhan.
"Perlu toleransi dan edukasi terlebih dahulu," katanya.
Yudi juga memperingatkan bahwa kendaraan ODOL tidak hanya merusak jalan dan jembatan, tetapi juga berisiko menyebabkan kecelakaan serta memperlambat arus kendaraan.
Dampaknya merugikan semua pihak, termasuk sopir dan pengusaha angkutan itu sendiri.
"Prinsip keadilan dalam penggunaan jalan harus dikedepankan. Umur jalan harus dijaga bersama untuk menghemat biaya transportasi nasional," tutup Yudi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
