Pantau - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menekankan pentingnya langkah konkret untuk memajukan hak asasi manusia (HAM) di kawasan Asia Tenggara dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN bersama Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR) yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Selasa.
Sugiono menyatakan bahwa komitmen politik tidak cukup dalam memperjuangkan HAM di ASEAN.
"Tugas kita sekarang adalah menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam aksi nyata," ungkapnya.
Dorongan Indonesia untuk AICHR Lebih Progresif
Berdasarkan siaran pers Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Indonesia mendorong AICHR agar lebih responsif terhadap isu-isu HAM yang mendesak.
Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya agar program-program AICHR memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi sorotan utama untuk mengatasi isu-isu bersama seperti perdagangan manusia dan kerusakan lingkungan.
Indonesia menyampaikan bahwa AICHR perlu menjalin komunikasi yang lebih aktif dengan para mitra eksternal guna memperkuat upaya perlindungan HAM di kawasan.
"AICHR harus berani menolak standar ganda HAM, termasuk dalam kasus Palestina," tegas Sugiono.
Capaian, Inisiatif Baru, dan Peran Aktif Indonesia
Dalam pertemuan tersebut, Sugiono mengapresiasi dua capaian konkret AICHR, yaitu pelaksanaan ASEAN Human Rights Dialogue serta peluncuran Pedoman ASEAN tentang Implementasi Prinsip Non-Hukuman untuk Perlindungan Korban Perdagangan Orang.
Ia menyerukan penguatan kelembagaan AICHR dan kerja sama regional agar nilai-nilai HAM dapat sejalan dengan upaya pembangunan di kawasan.
"HAM bukan sekadar norma, tetapi fondasi bagi kawasan yang damai, adil, dan inklusif," ia mengungkapkan.
Wakil Indonesia di AICHR, Anita A Wahid, juga menegaskan bahwa kontribusi aktif Indonesia mencerminkan komitmen kuat untuk membumikan prinsip-prinsip HAM di ASEAN.
AICHR saat ini sedang menyusun dua deklarasi baru, yaitu Deklarasi tentang Hak atas Lingkungan yang Sehat dan Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan dan Perdamaian.
Dalam kesempatan itu, AICHR secara resmi menyampaikan Laporan Tahunan 2025 untuk dicatat dalam AMM ke-58.
Laporan tersebut mencatat pelaksanaan 16 program sepanjang Juli 2024 hingga Juni 2025.
Indonesia menjadi negara paling aktif dengan melaksanakan enam kegiatan yang mencakup isu HAM sipil dan politik, pembangunan, serta lingkungan hidup.
- Penulis :
- Leon Weldrick
- Editor :
- Tria Dianti
