Pantau - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia memaparkan rencana kerja tahun 2026 kepada Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat yang berlangsung di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, pada Selasa, 8 Juli 2025.
Prioritas Diplomasi: Kedaulatan dan Kepemimpinan Global
Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, menjelaskan bahwa fokus utama Kemlu tahun 2026 mencakup penguatan diplomasi, kerja sama internasional, peningkatan peran Indonesia dalam forum global, serta peningkatan kualitas pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI).
"Diplomasi Indonesia harus mampu menjaga dan memperkokoh kedaulatan negara, termasuk diplomasi perbatasan, pangan, energi, dan sumber daya alam," ungkapnya.
Dalam program pertama, Kemlu menargetkan penguatan identitas teritorial Indonesia di berbagai forum internasional, serta memperkuat ekonomi maritim dan kedaulatan pangan melalui kerja sama dengan organisasi seperti FAO.
Kemlu juga menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan pertanian komunitas kecil seperti sawit, kakao, kopi, dan karet, serta kedaulatan energi dan sumber daya seperti critical raw minerals.
Langkah diplomasi juga diperkuat dengan membangun forum konsultasi bilateral dengan berbagai negara untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global.
Pada program kedua, Kemlu akan meningkatkan peran aktif Indonesia di tingkat bilateral, regional, dan multilateral melalui pembentukan organisasi baru bagi negara produsen mineral strategis, serta memperkuat inisiatif seperti Archipelagic Alliance Trade Forum.
Kemlu juga akan menjalankan kampanye internasional untuk mendukung pencalonan Profesor Eddy Pratomo sebagai hakim di Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (International Tribunal for the Law of the Sea/ITLOS), sebagai bagian dari upaya memperkuat profil Indonesia dalam organisasi internasional.
Pelindungan WNI dan Diplomasi Ekonomi Diperkuat
Dalam program ketiga, Kemlu menekankan penguatan diplomasi ekonomi dan kerja sama pembangunan internasional dengan fokus pada promosi sektor prioritas melalui forum bisnis, investasi, dan pameran dagang.
Indonesia juga menargetkan penetrasi bisnis baru di kawasan Afrika dan Amerika Latin untuk memperluas jangkauan ekonomi globalnya.
Sementara itu, program terakhir difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan WNI, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Kemlu akan melakukan transformasi digital untuk pelayanan publik, memperkuat infrastruktur dan sistem informasi pelindungan WNI, serta meningkatkan standar kekonsuleran sesuai norma internasional.
"Peningkatan penerapan sistem merit dan pengelolaan kompetensi aparatur juga menjadi bagian penting dalam reformasi internal Kemlu," ia mengungkapkan.
Negosiasi terkait pelindungan WNI akan terus dilakukan di forum bilateral, regional, dan internasional untuk memastikan keamanan dan hak-hak WNI di luar negeri.
Kemlu menegaskan bahwa rencana kerja 2026 dirancang untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dan memberikan layanan terbaik bagi warga negaranya di seluruh dunia.
- Penulis :
- Leon Weldrick
