Pantau Flash
HOME  ⁄  Internasional

PBB Ungkap Pelanggaran HAM Berat di Suwayda, Suriah Selatan: Eksekusi, Penculikan, dan Penjarahan

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

PBB Ungkap Pelanggaran HAM Berat di Suwayda, Suriah Selatan: Eksekusi, Penculikan, dan Penjarahan
Foto: (Sumber: Pasukan keamanan Suriah terlihat memasuki Kota Suwayda, Suriah selatan, Selasa (15/7/2025. ANTARA/Xinhua/am.)

Pantau - Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengungkap telah terjadi pelanggaran HAM berat di wilayah Suwayda, Suriah Selatan, termasuk eksekusi sewenang-wenang, penculikan, dan penjarahan.

OHCHR Soroti Keterlibatan Aparat dan Kelompok Bersenjata Lokal

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat, 18 Juli 2025, OHCHR menyatakan telah menerima berbagai laporan kredibel mengenai kekerasan dan pelanggaran berat yang dilakukan di Suwayda.

"Berbagai laporan kredibel yang telah diterima oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengindikasikan adanya pelanggaran dan perlakuan kejam, seperti eksekusi dan pembunuhan sewenang-wenang, penculikan, perusakan properti pribadi serta penjarahan rumah," demikian pernyataan resmi OHCHR.

Pelaku pelanggaran dilaporkan berasal dari beberapa unsur, antara lain:

  • Anggota pasukan keamanan
  • Individu yang bersekongkol dengan otoritas sementara
  • Elemen bersenjata dari kelompok lokal seperti Druze dan Bedouin

OHCHR menuntut agar otoritas interim Suriah bertanggung jawab penuh atas aksi kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di wilayah tersebut.

Pasukan Pemerintah Suriah Ditarik, Respons Mediasi AS dan Negara Arab

Sebagai tanggapan terhadap situasi yang semakin memanas, pemerintah Suriah dilaporkan telah menarik pasukannya dari wilayah Suwayda.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.

Penarikan tersebut juga disebut sebagai hasil dari mediasi diplomatik yang melibatkan Amerika Serikat dan sejumlah negara Arab.

Menurut laporan kantor berita resmi Suriah (SANA), penarikan pasukan dilakukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghindari konflik skala besar dan menjaga stabilitas kawasan.

Informasi ini diperoleh dari laporan Sputnik dan RIA Novosti yang tergabung dalam jaringan OANA.

Penulis :
Aditya Yohan