Pantau - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi mencatat sebanyak 21 anak di bawah usia lima tahun meninggal dunia akibat malnutrisi di Jalur Gaza sejak awal tahun 2025, di tengah lonjakan tajam kasus kelaparan yang melanda wilayah tersebut.
Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyatakan bahwa kelaparan kini menjadi pembunuh selain bom dan peluru bagi 2,1 juta penduduk yang masih terjebak di zona perang Gaza.
Tedros menjelaskan bahwa sejak 17 Juli 2025, pusat-pusat penanganan malnutrisi akut parah di Gaza sudah penuh sesak dan tidak memiliki pasokan makanan darurat yang memadai.
WHO mendokumentasikan 21 kasus kematian anak-anak balita akibat kekurangan gizi sepanjang tahun ini, sementara tingkat malnutrisi akut telah melampaui 10 persen dari populasi.
Akses Bantuan Terbatas, Krisis Air dan Gizi Memburuk
Lebih dari 20 persen ibu hamil dan menyusui di Gaza juga mengalami malnutrisi, dengan banyak di antaranya berada dalam kondisi kritis.
Menurut WHO, krisis kelaparan ini dipicu oleh penangguhan dan pembatasan akses pasokan bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza.
Pada hari yang sama, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 10 kematian akibat malnutrisi dalam 24 jam terakhir, menjadikan total korban kelaparan sejak awal konflik mencapai 111 orang.
Selain kekurangan pangan, WHO juga mencatat bahwa 95 persen rumah tangga di Gaza mengalami krisis air parah.
Akses harian terhadap air bersih untuk minum, memasak, dan kebersihan berada jauh di bawah batas minimum yang direkomendasikan untuk kelangsungan hidup.
Tuduhan Politisasi Bantuan dan Pengelolaan Distribusi
Pada Januari 2025, Israel melarang aktivitas Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Gaza dengan tuduhan bahwa beberapa staf lembaga tersebut terlibat dalam serangan Hamas pada Oktober 2023.
Setelah pelarangan tersebut, Israel menerapkan pengepungan total di Jalur Gaza dan mengalihkan distribusi bantuan kemanusiaan melalui Gaza Relief Foundation yang didukung oleh Amerika Serikat.
Distribusi bantuan yang dikelola Israel dan AS saat ini hanya terpusat di wilayah selatan Gaza, meninggalkan sebagian besar wilayah lain tanpa akses bantuan memadai.
Pada 20 Mei 2025, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menuduh Israel menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat politik untuk menggusur paksa warga Palestina dari wilayah tempat tinggal mereka.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
