Rwanda Jalin Kesepakatan dengan AS untuk Terima 250 Migran, Fokus pada Reintegrasi dan Pelatihan Kerja

Pantau - Pemerintah Rwanda resmi menjalin kesepakatan baru dengan Amerika Serikat untuk menerima hingga 250 migran, sebagai bagian dari komitmen jangka panjang negara tersebut dalam mendukung pengungsi dan proses reintegrasi sosial.

Rwanda Tawarkan Pelatihan, Layanan Kesehatan, dan Akomodasi

Juru Bicara Pemerintah Rwanda, Yolande Makolo, menyampaikan bahwa kesepakatan ini mencerminkan nilai-nilai sosial Rwanda yang didasarkan pada prinsip reintegrasi dan rehabilitasi.

"Hampir setiap keluarga di Rwanda pernah mengalami kesulitan akibat pengungsian, dan nilai-nilai sosial kami didasarkan pada prinsip reintegrasi serta rehabilitasi", ujarnya kepada penyiar nasional Rwanda TV pada Selasa, 5 Agustus 2025.

Dalam perjanjian tersebut, Rwanda memiliki hak penuh untuk meninjau dan menyetujui setiap migran yang diusulkan untuk penempatan kembali.

"Mereka yang disetujui akan diberikan pelatihan kerja, layanan kesehatan, dan dukungan akomodasi untuk memulai kehidupan mereka di Rwanda, sekaligus memberi mereka kesempatan untuk berkontribusi pada salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia dalam satu dekade terakhir", tambah Makolo.

Kesepakatan ini mengacu pada rekam jejak Rwanda dalam menangani pengungsi dan pencari suaka dengan pendekatan kemanusiaan dan terstruktur.

Berpengalaman dalam Penanganan Pengungsi dari Libya

Menurut data dari UNHCR, Rwanda telah menerima 2.760 pengungsi dan pencari suaka dari Libya antara September 2019 hingga April 2025.

Proses evakuasi dilakukan melalui Emergency Transit Mechanism (Mekanisme Transit Darurat) yang melibatkan 21 penerbangan kemanusiaan.

Mayoritas pengungsi berasal dari negara-negara seperti Eritrea, Somalia, Sudan, Ethiopia, Sudan Selatan, Kamerun, Nigeria, Mali, dan Chad.

Hingga April 2025, lebih dari 2.100 dari mereka telah berhasil direlokasi ke negara ketiga, menunjukkan efektivitas sistem integrasi yang diterapkan Rwanda.

Kesepakatan terbaru dengan AS dinilai sebagai penguatan terhadap pendekatan Rwanda dalam menyikapi tantangan global terkait migrasi dan pengungsian.