
Pantau - Komite Tingkat Menteri hasil KTT Luar Biasa Arab-Islam terkait Gaza pada Sabtu, 30 Agustus 2025, mendesak Amerika Serikat mencabut larangan visa bagi delegasi Palestina yang akan hadir dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York.
Desakan Komite di Amman
Komite Tingkat Menteri yang dibentuk pada 11 November 2023 itu beranggotakan menteri luar negeri Arab Saudi, Mesir, Qatar, Yordania, Bahrain, Turkiye, Indonesia, Nigeria, Palestina, serta kepala Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OIC).
Dalam pernyataan usai pertemuan di Amman, komite meminta AS "mempertimbangkan kembali dan membatalkan" keputusan pelarangan visa.
Komite menegaskan langkah AS bertentangan dengan Perjanjian Markas Besar PBB yang menjamin hak Palestina sebagai negara pengamat tetap untuk ikut serta dalam kegiatan PBB.
Dalam unggahan resmi Kementerian Luar Negeri Yordania, komite menilai kebijakan AS justru melemahkan peluang dialog dan diplomasi.
Komite juga memperingatkan bahwa "melemahkan Otoritas Palestina akan mengacaukan upaya perdamaian di tengah eskalasi, penyebaran kekerasan, dan berlanjutnya konflik".
Respons AS dan Palestina
Sehari sebelumnya, Jumat, 29 Agustus 2025, Departemen Luar Negeri AS menyatakan akan "menolak dan mencabut visa" bagi anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina (PA) menjelang sidang Majelis Umum PBB.
Dalam pernyataan yang sama disebutkan, "Pemerintahan Trump telah menegaskan, menjadi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan PA atas ketidakpatuhan terhadap komitmen mereka dan tindakan melemahkan prospek perdamaian."
Departemen Luar Negeri AS menambahkan bahwa Misi PA ke PBB tetap mendapat pengecualian sesuai Perjanjian Markas Besar PBB.
Sebagai tanggapan, kepresidenan Palestina menyatakan "penyesalan dan keterkejutan mendalam" atas keputusan tersebut, serta mendesak AS untuk membatalkannya.
Palestina juga menegaskan kembali "komitmen penuh terhadap hukum internasional, resolusi PBB, dan kewajiban terhadap perdamaian".
Sidang ke-80 Majelis Umum PBB dijadwalkan berlangsung September mendatang di New York, dengan perkiraan meningkatnya dukungan global atas pengakuan Palestina sebagai negara resmi.
- Penulis :
- Leon Weldrick
- Editor :
- Tria Dianti